Hasil Pertemuan Ketum PP Muhammadiyah dengan Prabowo Subianto, Abdul Mu'ti Akui Ada Omongan soal Susunan Kabinet

Jakarta, tvOnenews.com - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, membeberkan hasil pertemuan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto beberapa waktu lalu.

Abdul Mu’ti menyampaikan, pertemuan tersebut merupakan bentuk silaturahmi antara tokoh ormas Islam dengan presiden terpilih.

Mu’ti tak membantah bahwa pertemuan Ketum PP Muhammadiyah dan Presiden Terpilih tersebut membahas berbagai isu penting terkait masa depan bangsa. 

Salah satu yang menjadi sorotan adalah susunan kabinet mendatang. 

"Saya rasa pertemuan antara ketua umum saya, Pak Nishir, dengan Pak Prabowo, presiden terpilih, itu adalah pertemuan silaturahmi saja," kata Abdul Mu'ti di acara Kabar Petang di tvOne, dikutip Selasa (17/9/2024).

"Dalam pertemuan tersebut terjadi diskusi dan dialog tentang bagaimana masa depan bangsa dan juga tentang bagaimana susunan kabinet yang akan datang," tambahnya.

Baca Juga

Polri Dinilai Mampu Ikut Berperan Realisasi Program Prioritas Pemerintah

Meskipun begitu, Abdul Mu'ti tidak mengetahui secara detail tentang susunan kabinet.

Namun, dirinya menegaskan pentingnya keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam pemerintahan.

Menurutnya, selain partai politik yang sudah jelas akan berperan dalam kabinet, pemerintah Prabowo juga harus mempertimbangkan representasi dari kalangan masyarakat sipil.

"Saya rasa harus ada representasi dari golongan buruh, tani, nelayan, dan ormas-ormas keagamaan," ujar Abdul Mu’ti.

Lebih lanjut, tokoh Muhammadiyah berusia 56 tahun itu menambahkan bahwa kehadiran elemen-elemen masyarakat sipil dalam kabinet dapat membantu mempererat hubungan antara rakyat dan presiden terpilih.

"Dengan begitu, kita harapkan ketegangan antara pemerintah dan rakyat bisa diminimalisir sehingga kita bisa fokus memajukan dan membangun bangsa serta negara kita," ungkap Mu’ti.

Pertemuan PP Muhmmadiyaha dengan Prabowo dianggap penting untuk memastikan pemerintahan mendatang dapat berjalan selaras dengan aspirasi rakyat dan berbagai elemen bangsa, sehingga visi memajukan Indonesia dapat tercapai dengan lebih inklusif. (rpi)