Praktisi Hukum Kritik Revolusi Mental Pendidikan Era Jokowi, Roni Prima: ke Mana Angaran Pendidikan?

"Bahkan, kekerasan hingga menyebabkan kematian terus berulang, seperti penganiyaan menyebabkan hingga kematian di STIP Jakarta."

"Baru-baru ini di Program kedokteran di Undip Semarang, dan yang ramai diperbicangkan saat ini dan belum ada ujungnya juga, Kasus di SMA Binus  yang dalam hal ini merupakan salah satu pendidikan biaya sekolah termahal," jelasnya.

Namun, kata dia, ternyata tidak ada jaminan lagi bagi peserta didik untuk memperoleh nilai moral, dan keberadaban. 

"Bahkan, semakin tingginya biaya pendidikan, ternyata faktanya semakin tidak bermoral suatu pendidikan. Sementara, jika kita melihat di luar daerah jawa seperti: sumatera, kalimantan, papua, ambon, NTT dan daerah pinggiran lainnya, bahwa tenaga pengajar masih merasakan honor yang sudah bertahun-tahun massi di bawah Rp500 ribuan per bulan," tegas Roni yang juga aktif sebagai pegiat anti korupsi di Jakarta.

Jika demikian ke mana postur anggaran 20% APBN selama ini?

Lantas bagaimana fungsi pengawasan komisi X DPR - RI kita yang katanya wakil rakyat ?

Baca Juga

DPR: Tantangan Industri Pertahanan Nasional Terletak pada Konsistensi Kebijakan dan Dukungan Pembiayaan

Artinya, kata Roni, lembaga eksekutif dan legslatif dalam hal ini setali tiga uang, atau sama dengan "Nol Besar!"

Nawacita dibidang pendidikan dalam pemerintahan saat ini, kata dia hanya Lip Service, bahwa program merdeka belalar yang disampaikan menteri pendidikan saat ini adalah merdeka kekerasan, merdeka perundungan, merdeka bullying.

"Bahkan ironisnya, merdeka pula  pelecehan seksual, merdeka tidak adanya penegakan hukum bagi para pelaku kedzaliman di lingkungan pendidikan."

"Semuanya dibungkus rapih dengen cover, ibarat buah semangka terlihat bagus dari luar, namun busuk di dalam," tegas Roni Panggabean sebagai pendiri dan Pemilik Kantor Hukum Roni Prima dan PARTNERS di Jakarta Selatan. (aag)