Eks Menkeu Bambang Brodjonegoro: BPKH Harus Diangkat Marwah dan Statusnya

Jakarta, tvOnenews.com - Mantan Menteri Keungan, Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) harus diangkat statusnya sehingga bisa menjadi pemimpin dalam ekosistem pelaksanaan haji.

Hal itu dikatakan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia itu dalam Executive Talks BPKH di Jakarta, Rabu (2/10).

"BPKH harus diangkat marwah dan statusnya sehingga menjadi leader dari ekosistem pelaksanaan haji," kata Bambang.

Bambang menjelaskan bahwa ada dua aspek untuk meningkatkan kinerja BPKH terkait pengelolaan keuangan haji. 

Aspek pertama, yakni BPKH perlu didukung pemerintah untuk penyediaan modal dasar perolehan dana haji. 

"Dan (aspek) kedua, dibutuhkan penguatan status BPKH sebagai lembaga yang sui generis sehingga tiap investasinya lebih terlindungi," jelas Bambang. 

Baca Juga

Pemerintah, Dunia Usaha, dan Mitra Internasional Bersinergi Perkuat Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah

Bambang yakin dua aspek tersebut bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan haji guna memastikan jemaah mendapatkan layanan dan pengalaman terbaik dalam beribadah.

Sementara itu, Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah mengatakan, pihaknya memiliki fungsi strategis untuk bisa terus memberikan nilai manfaat terbaik dari hasil investasi dana haji serta menjamin keamanan dana yang dikelola. 

"Dalam melakukan investasi, BPKH menetapkan untuk menggunakan skenario moderat dengan target yield yang meningkat minimal 5 persen setiap tahunnya," jelas Fadlul. (dpi)