Direktur Celios Bocorkan Alasan Prabowo Pilih Sri Mulyani Jadi Menkue, Bhima Menyoroti Tantangan Besar

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah dipastikan kembali akan menjabat sebagai Bendahara Negara di kabinet Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Kepastian ini muncul setelah pertemuannya dengan Prabowo di kediaman Kertanegara pada Senin (14/10).

“Beliau meminta saya untuk kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan,” ungkapnya.

Dalam diskusi panjang mereka, Sri Mulyani menyatakan bahwa pembicaraan mencakup anggaran negara serta program prioritas yang akan dilaksanakan pemerintahan mendatang.

“Kami terus berkonsultasi, membahas langkah-langkah memperkuat Kementerian Keuangan dan kondisi fiskal untuk mendukung program Presiden Prabowo," jelasnya.

Baca Juga

Ratas Mendadak di Istana: Presiden Prabowo Panggil Bahlil, Rosan, hingga Suahasil Nazara Bahas Isu Ekonomi

Sri Mulyani menilai bahwa Prabowo sangat peduli terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dampaknya terhadap masyarakat. 

Prabowo bahkan memberikan arahan khusus untuk mengoptimalkan pajak dan pengeluaran negara.

Di sisi lain, ekonom senior UGM, Anggito Abimanyu, mengungkap bahwa Sri Mulyani akan dibantu oleh tiga Wakil Menteri Keuangan dalam kabinet baru. 

Tugas mereka dianggap berat, khususnya dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

"Tiga Wakil Menteri akan membantu, terutama dalam mengoptimalkan penerimaan negara," ujar Thomas Djiwandono, yang juga ditunjuk sebagai salah satu Wakil Menteri.

Apa alasan Prabowo tetap memilih Sri Mulyani?

Direktur Celios, Bhima Yudhistira, menjelaskan bahwa Sri Mulyani memiliki pengalaman panjang sebagai Menteri Keuangan selama 13 tahun, dengan reputasi internasional dan hubungan baik dengan lembaga keuangan global seperti Bank Dunia. 

Hal ini membuatnya lebih mudah berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan global dan disukai oleh pasar.

Namun, Bhima menyoroti beberapa tantangan besar yang akan dihadapi Sri Mulyani, termasuk pengelolaan utang jatuh tempo dan target pertumbuhan pajak yang ambisius.

Meskipun rasio pajak Indonesia masih rendah, Bhima mempertanyakan apakah Sri Mulyani mampu mencapai target 23% yang diinginkan Prabowo. 

Selain itu, Bhima mengingatkan tentang lonjakan utang yang perlu dikendalikan untuk menghindari beban bagi ekonomi.

Ronny P. Sasmita dari ISEAI menilai, meskipun Prabowo kesulitan menemukan pengganti Sri Mulyani yang setara di mata investor global, penunjukan tiga wakil menteri bertujuan agar pengambilan keputusan di Kemenkeu tetap berada dalam kendali Prabowo.