Kapolri Diharapkan Beri Perhatian Serius pada Penambangan Minyak Mentah Ilegal

Jakarta, tvOnenews.com - Indonesian Audit Watch (IAW) tidak pernah lelah menyampaikan temuannya terkait dugaan tindak pidana penambangan minyak mentah ilegal atau minyak cong di Sumatera Selatan yang lantas diolah menjadi BBM (Minyak Standar Pertamina).

Indonesian Audit Watch melihat bahwa kondisi penambangan dan pengolahan minyak ilegal (Illegal Drilling dan Illegal Refinery) di Sumatera Selatan sudah sangat tidak bisa ditoleransi. 

“Hingga kini kegiatannya tetap saja marak meski beberapa waktu sempat berhenti,” ujar Sekretaris Pendiri IAW, Iskandar Sitorus dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (26/10/2024).

“Peredarannya sudah meluas hingga seluruh pelosok Indonesia. Tentunya, hal itu merugikan pihak Pertamina, dan khususnya masyarakat yang mengunakannya,” sambungnya.

Menurut Iskandar, pergantian Kapolda Sumsel yang baru belum sepenuhnya dirasakan masyarakat, utamanya dalam menekan laju praktik Illegal Drilling dan Illegal Refinery. 

Baca Juga

Soal Adanya Dugaan Makar dalam Kasus Penyadapan, Kapolri Bentuk Timsus Demi Membongkar Fakta

IAW berharap Kapolri dapat memberikan perhatian khusus untuk wilayah Sumatera selatan. “Oleh karena itu, melihat peredaran minyak cong malah makin luar biasa, ada baiknya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sesegara saja melakukan assessment,” tegas Iskandar.

“Dengan cara menugaskan Divisi Profesi dan Pengamanan (Div Propam) Polri untuk melakukan atau mengumpulkan data, membuat analisa evaluasi (anev) hingga memeriksa kinerja jajarannya,” lanjut dia. 

Ditambahkan, ini adalah kekhawatiran yang luar biasa di saat perekonomian Indonesia memburuk. “Saat ekonomi ambruk, tetapi uang-uang hitam beredar dengan sangat lancar dan berputar luar biasa,” pungkasnya.

Sementara itu Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI) Saiful Anam memiliki pandangan berbeda.

“Saya kira tidak hanya tugas Kapolda sumsel yang harus turun tangan memberantas mafia tambang cong,” jelasnya kepada wartawan, Kamis (24/10/2024).

Jika hanya diserahkan kepada Kapolda semata tidak tepat. “Maka tidak cukup jika hanya diserahkan kepada Kapolda, butuh dukungan dan sinergitas baik pemerintah pusat maupun pihak Bareskrim Mabes Polri,” ujarnya.

“Saya kira, semua bertanggung jawab terhadap pemberantasan mafia minyak ilegal, termasuk Bareskrim dan Pemerintah Pusat juga harus ikut andil,” imbuhnya.

Jika dianalisa secara seksama, lanjut Anam, pemerintah Prabowo sedang gencar dalam peningkatan dan optimalisasi pendapatan negara. Salah satunya jangan sampai ada kebocoran dari sektor hasil sumber daya alam.