Pimpin Rapat Koordinasi Menteri Ekonomi, Airlangga Hartanto Ungkap Sejumlah Catatan Penting

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartanto, mengungkap hasil rapat koordinasi yang digelar bersama delapan Menteri dan Wakil Menteri Bidang Perekonomian, di Ballroom Four Seasons, Jakarta Selatan, pada Minggu (3/11/2024).

Airlangga mengungkapkan ada beberapa hal yang menjadi catatan penting dalam program Quick Win sektor perekonomian masa pemerintahan Prabowo-Gibran tahun 2024-2029. Yang pertama yakni mengenai putusan MK soal ketenagakerjaan akan segera ditindaklanjuti.

“Dan Menteri Tenaga Kerja akan segera mempersiapkan regulasi yang akan didorong dan terkait dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Itu juga ada konsekuensi dari perubahan nomenklatur pemisahan Kementerian Tenaga Kerja dengan BP2MI, sehingga tentu ada konsekuensi terhadap perundang-undangan juga,” kata Airlangga Hartanto.

Sumber :

• Adinda Ratna Safira/tvOnenews

Kemudian Airlangga mengatakan catatan penting yang kedua adalah terkait dengan devisa hasil ekspor. Saat ini tengah disiapkan mengenai Peraturan Pemerintahnya.

Baca Juga

DPR Desak SKB 3 Menteri untuk Atasi Masalah PBI BPJS Nonaktif: Jangan Biarkan Rakyat Sakit 'Dipingpong' Birokrasi

“Juga sedang disiapkan yang terkait dengan UMKM, yaitu RPP Hapus Buku dan Hapus Tagih dari Bank dan Lembaga LK, Kementerian dan Lembaga. Kemudian juga terkait dengan berbagai Perpres dan PP yang sedang dalam proses,” tegasnya.

Selain itu Airlangga menuturkan yang menjadi catatan penting lainnya adalah beberapa insentif prioritas yang sedang berjalan diusulkan untuk dilanjutkan ke tahun depan.

“Ini akan segera dibahas juga dengan Kementerian Keuangan, yaitu terkait dengan PPN Ditanggung Pemerintah, PPN DTP, PPN BM, maupun PPN DTP untuk kendaraan bermotor berbasis listrik dan mobil berbasis listrik,” jelas Airlangga.

“Kemudian juga PPN DTP untuk properti, penyelesaian beberapa regulasi kredit usaha rakyat, kredit alsintan, dan juga sedang akan diusulkan usulan baru untuk kredit investasi atau revitalisasi daripada industri berbasis padat karya,” lanjutnya.

Dalam rapat koordinasi ini juga dibahas mengenai program kerja juga disiapkan terkait dengan revisi dari jaminan kehilangan pekerjaan dan regulasi platform, serta integrasi daripada program Siap Bekerja dan Kartu Pekerja. 

“Dari Kementerian Perindustrian untuk beberapa program terkait dengan lartas import. Fasilitasi pelabuhan import dan harga gas bumi tertentu untuk beberapa sektor industri.  Dan pemerintah akan membuat gugus tugas atau task force untuk pembahasan secara detail,” ungkap Airlangga.