Pimpin Rapat Koordinasi Menteri Ekonomi, Airlangga Hartanto Ungkap Sejumlah Catatan Penting

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartanto, mengungkap hasil rapat koordinasi yang digelar bersama delapan Menteri dan Wakil Menteri Bidang Perekonomian, di Ballroom Four Seasons, Jakarta Selatan, pada Minggu (3/11/2024).

Airlangga mengungkapkan ada beberapa hal yang menjadi catatan penting dalam program Quick Win sektor perekonomian masa pemerintahan Prabowo-Gibran tahun 2024-2029. Yang pertama yakni mengenai putusan MK soal ketenagakerjaan akan segera ditindaklanjuti.

“Dan Menteri Tenaga Kerja akan segera mempersiapkan regulasi yang akan didorong dan terkait dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Itu juga ada konsekuensi dari perubahan nomenklatur pemisahan Kementerian Tenaga Kerja dengan BP2MI, sehingga tentu ada konsekuensi terhadap perundang-undangan juga,” kata Airlangga Hartanto.

Sumber :

• Adinda Ratna Safira/tvOnenews

Kemudian Airlangga mengatakan catatan penting yang kedua adalah terkait dengan devisa hasil ekspor. Saat ini tengah disiapkan mengenai Peraturan Pemerintahnya.

Baca Juga

DPR Desak SKB 3 Menteri untuk Atasi Masalah PBI BPJS Nonaktif: Jangan Biarkan Rakyat Sakit 'Dipingpong' Birokrasi

“Juga sedang disiapkan yang terkait dengan UMKM, yaitu RPP Hapus Buku dan Hapus Tagih dari Bank dan Lembaga LK, Kementerian dan Lembaga. Kemudian juga terkait dengan berbagai Perpres dan PP yang sedang dalam proses,” tegasnya.

Selain itu Airlangga menuturkan yang menjadi catatan penting lainnya adalah beberapa insentif prioritas yang sedang berjalan diusulkan untuk dilanjutkan ke tahun depan.

“Ini akan segera dibahas juga dengan Kementerian Keuangan, yaitu terkait dengan PPN Ditanggung Pemerintah, PPN DTP, PPN BM, maupun PPN DTP untuk kendaraan bermotor berbasis listrik dan mobil berbasis listrik,” jelas Airlangga.

“Kemudian juga PPN DTP untuk properti, penyelesaian beberapa regulasi kredit usaha rakyat, kredit alsintan, dan juga sedang akan diusulkan usulan baru untuk kredit investasi atau revitalisasi daripada industri berbasis padat karya,” lanjutnya.

Dalam rapat koordinasi ini juga dibahas mengenai program kerja juga disiapkan terkait dengan revisi dari jaminan kehilangan pekerjaan dan regulasi platform, serta integrasi daripada program Siap Bekerja dan Kartu Pekerja. 

“Dari Kementerian Perindustrian untuk beberapa program terkait dengan lartas import. Fasilitasi pelabuhan import dan harga gas bumi tertentu untuk beberapa sektor industri.  Dan pemerintah akan membuat gugus tugas atau task force untuk pembahasan secara detail,” ungkap Airlangga.

Kemudian juga ada pembahasan mengenai pengamanan pasar dalam negeri akan didorong UMKMM supaya bisa ekspor dan ini tentu akan dibahas dengan KL terkait. 

Selain itu juga terdapat program-program seperti KUR, Mekar dan Makmur. Ini akan terus didorong oleh kementerian BUMN dan kita akan terus mendorong hilirisasi termasuk pengembangan hilirisasi alumunium di Kalimantan Barat.

“Dari segi enegeri peningkatan lifting migas kemudian pemanfaatan yg lebih luas terhadap bio fuel bio etanol. Dan juga yg sedang dibahas dalam satgas atau pun taskforce subsidi tepat sasaran di kementerian ESDM,” tegas Airlangga.

Kemudian juga yang menjadi catatan penting adalah terkait dengan investasi, tax holiday yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. 

“Tentunya ini bisa lebih diefektifkan. Tentu perbaikan dari OSS terutama dengan kementerian lembaga terkait termasuk kementerian kehutanan, lingkungan hidup, badan pertanahan ATR/BPN dan pupera beserta 18 kementerian lain yg terintegrasi dalam sistem OSS,” sambung Airlangga.

Selanjutnya Airlangga mengatakan dari segi kegiatan pariwisata akan terus didorong program indonesia berwisata atau tourism 5.0. Dan salah satu yg sedang dibahas terkait dengan harga tiket yang lebih kompetitif. 

“Nah itu akan dibahas dengan kementerian perhubungan dan pertamina. Dan lain tentu perjanjian perdagangan dari kementerian perdagangan. Selain pengamanan pasar negeri, pasar dalam negeri juga perjanjian-perjanjian yang diminta untuk diakselerasi. Yaitu IU dengan IU SEPA kemudian dengan Kanada dan Peru. Ini yang tentu akan terus didorong dan juga proses aksesi daripada BRICS, OECD, CPTPP,” papar Airlangga. (ars/aes)