News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Penetapan BPJPH di Bawah Presiden, Babe Haikal: Bukti Komitmen Prabowo Lindungi Segenap Bangsa Indonesia

Kepala BPJPH, Babe Haikal sebut penetapan BPJPH sebagai badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden adalah bukti komitmen serius Presiden Prabowo dalam mewujudkan amanat Undang-undang agar negara melindungi segenap bangsa Indonesia.
Minggu, 10 November 2024 - 12:22 WIB
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan atau Babe Haikal
Sumber :
  • Istimewa

Jakarta, tvOnenews.com - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan atau Babe Haikal mengatakan bahwa penetapan BPJPH sebagai badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden merupakan bukti komitmen serius Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan amanat Undang-undang agar negara melindungi segenap bangsa Indonesia. 

"Atas inisiatif Bapak Presiden Prabowo Subianto inilah BPJPH ditetapkan sebagai lembaga di bawah Presiden. Ini menunjukkan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang sangat serius dalam menjamin perlindungan seperti amanat Undang-undang Dasar, yaitu negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia," ujar Babe Haikal dalam keterangannya dikutip Minggu (10/11/2024).

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Salah satu bentuk perlindungan itu adalah bahwa produk makanan, minuman dan sebagainya yang beredar di seluruh Indonesia itu harus terjamin kehalalannya, kebersihannya, kesehatannya, dan lain-lain," lanjutnya.  

Lebih lanjut, Babe Haikal juga mengatakan bahwa urusan halal di Indonesia bukanlah hal baru. 

Dikatakannya, sudah sejak lama Pemerintah memberikan perhatian terhadap urusan halal. 

Pada tahun 1974, Presiden Soeharto bahkan juga pernah memfokuskan arahan kepada Menteri Kesehatan pada waktu itu untuk mengedepankan makanan halal, meskipun sifatnya belum diwajibkan atau belum mandatory. 

Babe Haikal mengemukakan bahwa masa Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dibuat Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH). 

Kemudian pada pemerintah Presiden Joko Widodo juga dibuatkan berbagai aturan untuk memperkuat undang-undang yang sudah ada. 

"Nah atas komitmen Presiden Prabowo inilah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) ditetapka langsung bertanggung jawab pada Presiden. Tidak lagi berada pada kementerian manapun , yang dikepalai oleh pejabat yang setingkat menteri. Dengan segala hak dan tanggung jawabnya," jelasnya.

Babe Haikal menggarisbawahi bahwa upaya Presiden Prabowo tersebut adalah bukti dan komitmen besar negara dalam menjaga dan memberikan jaminan produk-produk halal bagi rakyat Indonesia.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Sebagaimana amanat undang-undang dasar. Yaitu Negara berkewajiban melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia," tegas Babe Haikal.

Menurutnha dalam koridor inilah negara melindungi seluruh makanan yang beredar harus terjamin kehalalannya, kebersihannya dan kesehatannya. 

Halaman Selanjutnya :

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Perkembangan Raperda Kampung Cerdas Surabaya, Fokus Sinkronisasi dengan Program Pemkot

Perkembangan Raperda Kampung Cerdas Surabaya, Fokus Sinkronisasi dengan Program Pemkot

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kampung Cerdas di DPRD Kota Surabaya terus berlanjut. Panitia Khusus (Pansus) kini memfokuskan pada tahap konsolidasi dan sinkronisasi dengan program yang telah berjalan di lingkungan Pemerintah Kota.
Babak Baru Izin SMK IDN Bogor Dicabut KDM: Sekolah Serahkan Bukti Tambahan, Desak Ombudsman Uji Dugaan Maladministrasi

Babak Baru Izin SMK IDN Bogor Dicabut KDM: Sekolah Serahkan Bukti Tambahan, Desak Ombudsman Uji Dugaan Maladministrasi

SMK IDN Boarding School Jonggol, Bogor menyerahkan bukti tambahan hingga minta Ombudsman bongkar dugaan penyimpangan SK Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (KDM).
Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan revitalisasi Kota Tua dalam waktu dekat. Wakil Gubernur Rano Karno akan menjadi penanggung jawab proyek tersebut.
Update Top Skor Final Four Proliga 2026: Dominasi Tanpa Ampun Irina Voronkova, Tinggalkan Jauh Poin Megaton

Update Top Skor Final Four Proliga 2026: Dominasi Tanpa Ampun Irina Voronkova, Tinggalkan Jauh Poin Megaton

Top Skor Final Four Proliga 2026. Dalam laga tersebut, Irina Voronkova mencetak 35 poin yang terdiri dari 28 attack points, 3 block points, dan 3 service ace
Tak Hanya Nilai, Ini Alasan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi Penting Dalam Dunia Kerja

Tak Hanya Nilai, Ini Alasan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi Penting Dalam Dunia Kerja

Selain aspek kompetensi, pengakuan internasional juga mulai menjadi pertimbangan penting. Hal ini berkaitan dengan mobilitas tenaga kerja yang semakin terbuka di era globalisasi.
Buntut Aduan Warga Dibalas Foto AI, Pramono Kasih Peringatan Keras ke PPSU: Enggak Ada Kompromi

Buntut Aduan Warga Dibalas Foto AI, Pramono Kasih Peringatan Keras ke PPSU: Enggak Ada Kompromi

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung meminta seluruh aduan warga melalui aplikasi JAKI harus ditanggapi serius dan tidak dimanipulasi dengan foto Artificial Intelligence (AI).

Trending

Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan revitalisasi Kota Tua dalam waktu dekat. Wakil Gubernur Rano Karno akan menjadi penanggung jawab proyek tersebut.
Update Top Skor Final Four Proliga 2026: Dominasi Tanpa Ampun Irina Voronkova, Tinggalkan Jauh Poin Megaton

Update Top Skor Final Four Proliga 2026: Dominasi Tanpa Ampun Irina Voronkova, Tinggalkan Jauh Poin Megaton

Top Skor Final Four Proliga 2026. Dalam laga tersebut, Irina Voronkova mencetak 35 poin yang terdiri dari 28 attack points, 3 block points, dan 3 service ace
Tak Hanya Nilai, Ini Alasan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi Penting Dalam Dunia Kerja

Tak Hanya Nilai, Ini Alasan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi Penting Dalam Dunia Kerja

Selain aspek kompetensi, pengakuan internasional juga mulai menjadi pertimbangan penting. Hal ini berkaitan dengan mobilitas tenaga kerja yang semakin terbuka di era globalisasi.
Babak Baru Izin SMK IDN Bogor Dicabut KDM: Sekolah Serahkan Bukti Tambahan, Desak Ombudsman Uji Dugaan Maladministrasi

Babak Baru Izin SMK IDN Bogor Dicabut KDM: Sekolah Serahkan Bukti Tambahan, Desak Ombudsman Uji Dugaan Maladministrasi

SMK IDN Boarding School Jonggol, Bogor menyerahkan bukti tambahan hingga minta Ombudsman bongkar dugaan penyimpangan SK Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (KDM).
Buntut Penonaktifan Kepala Samsat Soekarno-Hatta, Dedi Mulyadi Instruksikan Investigasi Penyebab Surat Edarannya Diabaikan

Buntut Penonaktifan Kepala Samsat Soekarno-Hatta, Dedi Mulyadi Instruksikan Investigasi Penyebab Surat Edarannya Diabaikan

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menginstruksikan Inspektorat serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk mengusut tuntas penyebab mandeknya implementasi kebijakan baru.
Pemain Naturalisasi Timnas Berbondong-bondong kembali Jadi Warga Negara Belanda setelah Tersangkut Polemik Paspor di Liga Belanda, Siapa Saja?

Pemain Naturalisasi Timnas Berbondong-bondong kembali Jadi Warga Negara Belanda setelah Tersangkut Polemik Paspor di Liga Belanda, Siapa Saja?

Pemain naturalisasi timnas berbondong-bondong kembali jadi Warga Negara Belanda setelah kasus paspor meledak di Liga Belanda dalam beberapa pekan terakhir.
Pemain Timnas Resmi Kembali jadi Warga Negara Belanda setelah Terseret Kasus Paspor di Eredivisie, Dijadwalkan Bermain Lagi Pekan Ini

Pemain Timnas Resmi Kembali jadi Warga Negara Belanda setelah Terseret Kasus Paspor di Eredivisie, Dijadwalkan Bermain Lagi Pekan Ini

Seorang pemain Timnas kembali menjadi warga negara Belanda setelah terseret konflik paspor di Eredvisie. Penyerang Heerenveen itu akan kembali bermain pekan ini
Selengkapnya

Viral