GULIR UNTUK LIHAT KONTEN
News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Poltracking Indonesia Pakai 5 Lapis Verifikasi Data, Klaim Jadi Lembaga Paling Akurat

Poltracking Indonesia mengklaim diri sebagai lembaga survei paling akurat di Tanah Air menerapkan proses verifikasi data lima lapis yang ketat. Setiap hasil survei yang dirilis Poltracking Indonesia telah melewati serangkaian uji dan pengecekan untuk memastikan validitas dan keakuratannya. 
Senin, 18 November 2024 - 16:52 WIB
Poltracking
Sumber :
  • IST

Jakarta, tvOnenews.com - Poltracking Indonesia mengklaim diri sebagai lembaga survei paling akurat di Tanah Air menerapkan proses verifikasi data lima lapis yang ketat. Setiap hasil survei yang dirilis Poltracking Indonesia telah melewati serangkaian uji dan pengecekan untuk memastikan validitas dan keakuratannya. 

Direktur Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi, menjelaskan bahwa proses verifikasi lima lapis meliputi geolocation, analisis foto, threshold durasi, konsistensi jawaban, dan konfirmasi telepon. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Metodologi ini membuat Poltracking Indonesia dipercaya oleh publik dan berbagai pihak sebagai sumber data yang presisi dan dapat diandalkan. 

Setiap survei diharuskan melewati setiap tahapan verifikasi 5 lapis untuk memastikan keabsahan data yang diperoleh. Proses ini dirancang untuk meminimalkan potensi kesalahan dan meningkatkan kepercayaan terhadap hasil survei.

“Nama responden yang dicantumkan oleh surveyor di Gondangdia-Menteng bukan nama lengkap. Secara geolocation, surveyor benar melakukan survei di Gondangdia-Menteng dengan 9 responden terverifikasi,” ujar Masduri, Senin (18/11/2024).

Verifikasi geolocation memastikan bahwa survei dilakukan di lokasi yang benar dengan menggunakan koordinat latitude dan longitude. Tahapan ini membuktikan bahwa proses pengambilan data di lapangan berlangsung sesuai rencana dan di tempat yang seharusnya. Hal ini menghindarkan potensi manipulasi lokasi survei.

Selanjutnya, verifikasi analisis foto dilakukan untuk mencocokkan profil demografi responden dengan data lapangan. Metode ini membantu memastikan bahwa responden yang diwawancarai adalah orang yang sesuai dengan kriteria survei, sehingga hasilnya dapat dipercaya. Dengan langkah ini, data yang dihasilkan Poltracking Indonesia selalu menunjukkan kredibilitas tinggi.

Tahapan verifikasi ketiga adalah threshold durasi, di mana durasi wawancara dipantau untuk memastikan wawancara berlangsung cukup lama guna mendapatkan data yang mendalam. Durasi yang terlalu singkat bisa menjadi indikasi bahwa survei dilakukan tidak sesuai prosedur. Dengan adanya batasan durasi minimal survei, Poltracking Indonesia menjamin bahwa survei dilakukan secara menyeluruh.

“Konsistensi jawaban juga diperiksa untuk memastikan responden tidak memberikan jawaban yang berlawanan atau membingungkan. Responden yang lolos verifikasi ini dinilai valid,” tambah Masduri.

Tahap terakhir adalah konfirmasi telepon, di mana Poltracking Indonesia menghubungi responden untuk memvalidasi keikutsertaan mereka dalam survei. Meski terdapat tantangan dalam memperoleh nomor telepon, Masduri memastikan bahwa aspek ini tidak mengurangi validitas data. 

“Dalam pengalaman survei, memang sulit responden bisa memberikan nomor telepon, sehingga ada potensi surveyor mengisi nomor telepon sendiri. Tapi dalam verifikasi kami tidak hanya fokus pada telepon. Ada 4 instrumen verifikasi lain,” ujarnya.

Masduri menegaskan bahwa verifikasi data di Poltracking Indonesia tidak hanya bertumpu pada satu aspek, tetapi mencakup lima instrumen verifikasi yang sudah ditetapkan demi memastikan data yang akurat. Dengan metode ini, survei Poltracking Indonesia diakui lolos uji ketat dan layak dipercaya sebagai acuan keputusan. Keakuratan ini menjadi pembeda utama Poltracking Indonesia dari lembaga survei lainnya.

Keberhasilan proses verifikasi data lima lapis ini memastikan Poltracking Indonesia terus menjadi pelopor dalam penyediaan data yang akurat dan terpercaya. Publik dan pengguna survei dapat merasa aman dengan data Poltracking Indonesia karena telah diverifikasi melalui proses yang sangat ketat.

Terbukti Poltracking selalu menjadi lembaga survei dengan jejak dan reputasi paling akurat di berbagai Pemilu. Selama 12 tahun berdiri, Poltracking Indonesia selalu menjadi referensi utama publik dalam melihat hasil Pemilu secara cepat.

Bahkan akurasi Poltracking Indonesia diakui salah satu asosiasi lembaga survei PERSEPI yang menyebutkan Poltracking Indonesia menjadi lembaga survei paling akurat di antara anggota asosiasinya di atas Litbang Kompas, SMRC, Indikator Politik dan LSI dan Charta Politika. Lembaga Survei Poltracking Indonesia akurat dan paling presisi mendekati hasil rekapitulasi hitungan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pilpres 2024. Rata-rata selisih quick count Poltracking hanya 0,12% dibanding lembaga survei lainnya.

"Bahkan datanya bisa dilihat perbedaan hasil quick count tidak sampai 1 persen, 0,1 sampai 0,5 persen dari data masuk yang sudah 100 persen. Nah itu memang sangat akurat," kata Ketua Bidang Internal Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) Arya Fernandes.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Begitu juga pada berbagai pemilu sebelumnya, Poltracking Indonesia berhasil menjadi lembaga survei paling presisi dan akurat memprediksi pemenang dan hasil real count Pilpres 2019, Paling presisi memprediksi pemenang dan hasil real count Pileg 2019, Paling akurat memprediksi Anies-Sandi mampu memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2017 melawan Ahok-Djarot, Paling akurat memprediksi Jokowi calon Presiden 2014 paling potensial dari kepala daerah.

Poltracking Indonesia terbukti paling akurat dalam Quick Count Pilpres 2019, Quick Count Pilkada Bengkulu 2020 angka pemenang sama persis dengan real count KPU. Quick Count Pilkada Sulawesi Tengah 2020 paling presisi dengan real count KPU, Quick Count Pilpres 2014 paling presisi dengan hasil real count KPU. (ebs)

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Sosok Frans Seda, Tukang Rumput hingga Menteri Perkebunan Era Soekarno yang Sabet Gelar Pahlawan Nasional

Sosok Frans Seda, Tukang Rumput hingga Menteri Perkebunan Era Soekarno yang Sabet Gelar Pahlawan Nasional

Berikut profil lengkap almarhum Drs. Franciscus Xaverius Seda alias Frans Seda, tokoh NTT atau eks Menteri Keuangan yang mendapat gelar Pahlawan Nasional 2026.
Mau Daftar CPNS 2026? Intip Deretan Instansi Bergaji Belasan Juta yang Sepi Peminat

Mau Daftar CPNS 2026? Intip Deretan Instansi Bergaji Belasan Juta yang Sepi Peminat

Berikut ini deretan instansi yang sepi peminat di seleksi sebelumnya atau pada 2024, bisa dijadikan referensi bagi calon pelamar CPNS 2026 yang segera dibuka.
Hari Pahlawan 2026, PISPI Ajak Masyarakat Perkuat Ketahanan Pangan melalui Gerakan Menanam

Hari Pahlawan 2026, PISPI Ajak Masyarakat Perkuat Ketahanan Pangan melalui Gerakan Menanam

PISPI berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi dan organisasi profesi, untuk menggaungkan Gerakan Nasional Penanaman 1.000.000 Tanaman Pekarangan.
Ini Sosok Pengganti Hidayat Nur Wahid di Kursi Wakil MPR RI

Ini Sosok Pengganti Hidayat Nur Wahid di Kursi Wakil MPR RI

Ketua MPR RI Ahmad Muzani melalui akun media sosial Instagram @ahmadmuzani2, mengumumkan bahwa Hidayat Nur Wahid mundur dari jabatannya sebagai Wakil Ketua MPR.
Dominasi Mobil Jepang Mulai Terancam, BYD Bertahan di Tiga Besar Penjualan Mobil di Indonesia

Dominasi Mobil Jepang Mulai Terancam, BYD Bertahan di Tiga Besar Penjualan Mobil di Indonesia

BYD mampu mengungguli sejumlah merek Jepang yang selama ini dikenal memiliki pasar kuat di Tanah Air, seperti Suzuki, Mitsubishi Motors, hingga Honda.
Pengamat Nilai Keterangan Saksi Pekecil Dugaan Pemerasan Perkara Febrie Adriansyah

Pengamat Nilai Keterangan Saksi Pekecil Dugaan Pemerasan Perkara Febrie Adriansyah

pengamat kebijakan publik, Yanuar Winarko menilai polemik ini harus dipilah secara jernih antara standar tata kelola korporasi dan konstruksi hukum pidana yang objektif.

Trending

Era Baru Hukum Pidana, Jaksa Agung Tekankan Pergantian Cara Berpikir

Era Baru Hukum Pidana, Jaksa Agung Tekankan Pergantian Cara Berpikir

Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dan Persatuan Pengurus Pusat Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja) menggelar Forum Literasi Hukum Jilid I bertema 'Jaksa di Era Baru Hukum Pidana Indonesia'.
Sosok Frans Seda, Tukang Rumput hingga Menteri Perkebunan Era Soekarno yang Sabet Gelar Pahlawan Nasional

Sosok Frans Seda, Tukang Rumput hingga Menteri Perkebunan Era Soekarno yang Sabet Gelar Pahlawan Nasional

Berikut profil lengkap almarhum Drs. Franciscus Xaverius Seda alias Frans Seda, tokoh NTT atau eks Menteri Keuangan yang mendapat gelar Pahlawan Nasional 2026.
Mengenal RM Margono Djojohadikusumo, Kakek Prabowo atau Pendiri BNI yang Dianugerahkan Jadi Pahlawan Nasional

Mengenal RM Margono Djojohadikusumo, Kakek Prabowo atau Pendiri BNI yang Dianugerahkan Jadi Pahlawan Nasional

Berikut profil dan rekam jejak alm. RM Margono Djojohadikusumo, salah satu 19 tokoh bangsa yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto sebagai Pahlawan Nasional.
Pengamat Nilai Keterangan Saksi Pekecil Dugaan Pemerasan Perkara Febrie Adriansyah

Pengamat Nilai Keterangan Saksi Pekecil Dugaan Pemerasan Perkara Febrie Adriansyah

pengamat kebijakan publik, Yanuar Winarko menilai polemik ini harus dipilah secara jernih antara standar tata kelola korporasi dan konstruksi hukum pidana yang objektif.
Ini Sosok Pengganti Hidayat Nur Wahid di Kursi Wakil MPR RI

Ini Sosok Pengganti Hidayat Nur Wahid di Kursi Wakil MPR RI

Ketua MPR RI Ahmad Muzani melalui akun media sosial Instagram @ahmadmuzani2, mengumumkan bahwa Hidayat Nur Wahid mundur dari jabatannya sebagai Wakil Ketua MPR.
Mau Daftar CPNS 2026? Intip Deretan Instansi Bergaji Belasan Juta yang Sepi Peminat

Mau Daftar CPNS 2026? Intip Deretan Instansi Bergaji Belasan Juta yang Sepi Peminat

Berikut ini deretan instansi yang sepi peminat di seleksi sebelumnya atau pada 2024, bisa dijadikan referensi bagi calon pelamar CPNS 2026 yang segera dibuka.
PKS Ungkap Alasan Hidayat Nur Wahid Mundur dari Jabatan Wakil Ketua MPR RI

PKS Ungkap Alasan Hidayat Nur Wahid Mundur dari Jabatan Wakil Ketua MPR RI

Menurutnya pengunduran diri itu ditengarai adanya tugas baru yang diemban oleh Hidayat Nur Wahid sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.
Selengkapnya

Viral