Polisi Rencanakan Pemanggilan Said Didu, Apdesi Sebut Dasar Laporan Bentuk Keresahan Masyarakat Kabupaten Tangerang

Jakarta, tvOnenews.com - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN periode 2005-2010, Muhammad Said Didu bakal menjalani pemeriksaan oleh kepolisian usai aksinya yang mengkritisi Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 di Kabupaten Tangerang, Banten.

Tim advokasi Said Didu, Gufroni mengkonfirmasi pemeriksaan terhadap Said Didu yang terjadwal pada Selasa (19/11/2024) Satreskrim Polresta Tangerang.

Gufroni menjelaskan pemanggilan terhadap Said Didu sebagai bentuk memberikan keterangan sebagai saksi.

"Ia akan dimintai keterangan

sehubungan dengan dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE tentang penyebaran informasi yang sifatnya menghasut dan menimbulkan kebencian, Pasal 28 ayat (3) UU ITE tentang penyebaran berita bohong, serta Pasal 310 tentang pencemaran nama, dan Pasal 311 KUHP tentang fitnah," ucap Gufroni, Senin (18/11/2024).

Sementara itu, Asosiasi Pemerintah Desa (Apdesi) Kabupaten Tangerang turut menyorot rencana kepolisian yang bakal melakukan pemeriksaan terhadap Said Didu.

Baca Juga

Tiga Fasilitas PSEL di Bekasi, Bogor Raya, dan Denpasar Ditetapkan Sebagai Proyek Strategis Nasional

Ketua Apdesi Kabupaten Tangerang, Maskota mengaku pemeriksaan Said Didu terkait laporan yang dilayangkan oleh pihaknya beserta sejumlah lembaga dan organisasi masyarakat (ormas).

Menurutnya laporan yang dilayangkan terhadap Said Didu itu murni sebagai bentuk keresahan dari masyarakat.

"Dasar kami (Kepala Desa, Lembaga, Ormas dan tokoh masyarakat) melaporkan Said Didu yaitu, yang pertama kepala desa dituduh memaksa warga menjual tanah kepada pengembang, yang kedua menggusur warga masyarakat dengan semenana-mena dengan cara yang tidak manusiawi," kata Maskota dalam keterangannya, Jakarta, Senin (18/11/2024).

Maskota pihaknya melaporkan Said Didu usai dinilai menyebar berita tak sesuai fakta hingga pelanggaran UU ITE.

Menurutnya sosok kepala desa ialah pejabat yang dipilih secara langsung dan mengemban tugas pelayanan masyarakat.

Tak hanya itu, ia turut membantah adanya pernyataan Said Didu yang mengaku mengalami diskriminasi dengan orang-orang di Kabupaten Tangerang khususnya Tangerang Utara.

"Mohon maaf, kami melaporkan Pak Said Didu karena semua narasi yang ia lontarkan adalah hoax dan merupakan sebuah hasutan untuk mengadu domba masyarakat kami," katanya.

Di sisi lain, Maskota turut membantah tudingan Said Didu yang menyebut Kepala Desa di Kabupaten Tangerang adalah kaki tangan PIK 2.