Perpemindo Desak Kepastian Langkah Kemen P2MI Terkait Pilot Project SPSK

Jakarta, tvOnenews.com – Kementerian Perlindunagn Pekerja Migran Indonesia (Kemen P2MI) menggelar kegiatan Pembinaan Perlindungan Pekrja Migran Indonesia pada Selasa (31/12/2024).

Dalam kegiatan itu turut serta dihadiri oleh 197 Direktur Utama Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).

Direktur Utama PT Hosana Jasa Persada, Anggi Muhammad Nur mempertanyakan kepastian terkait Pilot Project Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) yang mejadi percontohan dalam penempatan PMI di Arab Saudi.

"Izin bapak dan Ibu, saya mewakili teman-teman P3MI ingin mempertanyakan kepastian Pilot Project (SPSK) yang hingga saat ini belum ada kepastiannya," kata Anggi kepada awak media, Jakarta, Selasa (31/12/2024).

Anggi yang juga tergabung dalam Perkumpulan Pengusaha Pekerja Migran Indonesia (Perpemindo) menuturkan Pilot Project SPSK telah berjalan sejak Juli 2023 hingga Januari 2024 terkait penempatan para PMI di luar negeri.

Namun, Kementerian Ketenagakerjaan melakukan evaluasi terkait proses penempatan PMI yang dilakukan selama 6 bulan tersebut pada Juli 2023-Januari 2024.

Baca Juga

Jelang Hari Buruh Internasional, Hasto: Perjuangan Buruh Harus Berlandaskan Narasi Pembebasan

"Hingga saat ini, evaluasi yang dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan pada waktu itu belum ada kepastian," jelasnya.

Anggi berharap Kemen P2MI dapat memberikan kepastian atau solusi terkait SPSK agar iklim berusaha juga dapat berjalan sehingga mengurangi penempatan secara non prosedural yang dilakukan oleh para oknum.

"Makin lama evaluasi, penempatan Non prosuderal semakin marak. Tentunya, penempatan secara non prosedural dapat merugikan PMI itu sendiri baik dalam penempatan dan perlindungannya," kata Wakil Bendahara umum Pepermindo ini.

"Apakah KP2MI akan melanjutkan sistem tersebut atau KP2MI akan menjalankan dengan skema yang baru, kami P3MI siap dan mendukung kebijakan yang akan diambil KP2MI," sambungnya. (raa)