Demokrat Minta Pemerintah Pastikan PPN 12 Persen hanya untuk Kalangan Atas

Jakarta, tvOnenews.com - Demokrat meminta pemerintah untuk pastikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen untuk barang dan jasa mewah, hanya berlaku untuk kalangan masyarakat atas saja.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Fraksi Demokrat DPR RI Marwan Cik Asan dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu (1/1/2025).

Pasalnya, menurut Marwan kebijakan PPN 12 persen secara selektif itu kebijakan yang tepat dalam menerapkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). 

Sumber :

• tvOne

Ia mendorong pemerintah untuk memastikan PPN yang pro rakyat.

Baca Juga

Soal Gerakan Wujudkan Indonesia Emas, Wakil MPR RI: Harus Tanpa Bandar Narkoba

"Kami mendukung kebijakan perpajakan harus selalu mengutamakan kepentingan rakyat secara keseluruhan perlindungan daya beli rakyat serta mendorong pemerataan ekonomi," kata Marwan.

Dia mengatakan penerapan UU HPP tidak menyasar kepada kebutuhan pokok masyarakat, seperti sembako, kesehatan dan pendidikan dan kebutuhan dasar lainnya.

Menurutnya, hal tersebut merupakan salah satu usulan dari Fraksi Partai Demokrat DPR RI untuk tidak menerapkan UU HPP terhadap bahan pokok, pendidikan, layanan kesehatan, serta obyek usaha lainnya, seperti UMKM.

"Barang dan jasa yang tetap diberi pembebasan PPN yaitu tarif 0 persen antara lain kebutuhan pokok," kata Anggota Komisi XI DPR RI itu.

Selain itu, dia mengapresiasi pemerintah yang menyiapkan berbagai perlindungan dan insentif terhadap masyarakat dalam menerapkan kebijakan kenaikan PPN 1 persen ini. 

Ia mendorong pemerintah melaksanakan komitmen pemberian paket stimulus senilai Rp38,6 triliun seperti yang pernah diumumkan sebelumnya.

"Sudah tepat dan pro rakyat, karena pemerintah sudah menyiapkan perlindungan atau insentif untuk kalangan ekonomi bawah, menengah, dan UMKM sesuai usulan Fraksi Partai Demokrat DPR RI. Tolong ini dipastikan tepat sasaran," kata dia.(ant)