Bertemu Delegasi Tatar Krimea, Indonesia Tunjukkan Komitmen atas Perlindungan HAM

Jakarta, tvOnenews.com - Pemimpin gerakan nasional Tatar Krimea Refat Chubarov mengungkapkan bahwa penduduk Krimea yang didominasi warga muslim menghadapi kesulitan besar, seperti lonjakan harga dan pembatasan hak asasi manusia. Selain itu, perayaan massal dan tradisi natal Ukraina Santo Nikolas yang biasa diadakan setiap tahunnya, dilarang dirayakan di wilayah aneksasi Krimea karena dianggap berkaitan dengan identitas budaya Ukraina.

Chubarov mengatakan, aneksasi Krimea oleh Rusia tidak hanya menjadi peristiwa kontroversial dalam politik global, tetapi juga membawa dampak tragis bagi penduduk asli Tatar Krimea. “Peristiwa yang terjadi adalah serangkaian pelanggaran berat, termasuk intimidasi terhadap individu yang menentang pendudukan ilegal,” ujarnya. 

Ia menceritakan bagaimana kondisi yang semakin memburuk, termasuk berbagai pelanggaran hukum internasional dan HAM. “Penganiayaan terhadap Tatar Krimea harus segera dihentikan, mengingat adanya hukum humaniter internasional. Hak asasi manusia tidak boleh bersifat diskriminatif,” kata Refat Chubarov, dalam keterangannya Kamis (2/1/2025).

Pada Desember 2024 lalu, Chubarov memimpin delegasi Ukraina didampingi Pemimpin Ummat Muslim Tartar Krimea, Sheikh Aider Rustemov, bertemu dengan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI membahas kondisi terkini di Krimea termasuk pelanggaran hak asasi manusia di wilayah itu. 

Dalam pertemuan itu Menteri HAM RI, Natalius Pigai, menyatakan keprihatinan mendalam terhadap situasi yang dialami masyarakat Tatar Krimea. 

“Kami memahami dan turut prihatin terhadap situasi yang dihadapi masyarakat Tatar Krimea, segala bentuk kekerasan, pelanggaran HAM, deportasi, maupun aneksasi tidak dapat dibenarkan. Kementerian HAM RI akan terus berupaya meningkatkan pemahaman dan penegakan HAM di kancah internasional,” ujarnya.

Baca Juga

Pangkalan Minyak Rusia di St. Petersburg, Dihantam Drone Ukraina

Seperti diketahui, Pemerintah Indonesia pada 2014, mengecam keras aneksasi Rusia di wilayah Krimea. Menteri Luar Negeri RI saat itu, Marty Natalegawa mengungkapkan, Indonesia tidak bisa menerima langkah apapun juga yang melanggar kedaulatan dan keutuhan wilayah dari Ukraina selain itu pemerintah senantiasa mengedepankan prinsip penghormatan dan demokrasi dan kepatuhan terhadap konstitusi. 

"Kita selalu menjunjung tinggi prinsip kedaulatan dan keutuhan wilayah. Oleh karena itu, tentu ini juga berlaku di Ukraina. Kita tidak bisa menerima langkah apapun juga yang melanggar kedaulatan dan keutuhan wilayah dari Ukraina," ujar Marty Natalegawa, ketika itu.

Sejak aneksasi ilegal oleh Rusia pada 2014, Tatar Krimea menghadapi tekanan berat di tanah leluhur mereka. Karena warga Tatar Krimea menjadi sasaran penganiayaan, diskriminasi, deportasi paksa, akibat invasi Rusia-Ukraina. 

Selain itu dalam pertemuan dengan Menteri HAM RI, delegasi Ukraina juga menyoroti pentingnya inisiatif ‘Bring Kids Back’ bertujuan memulangkan anak-anak Ukraina yang terpaksa meninggalkan tanah air mereka akibat invasi Rusia. 

“Kami terbuka untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai isu perlindungan anak dan mencari cara untuk berkontribusi secara positif, senada dengan Indonesia yang selalu mendukung perdamaian dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan,” tambah Natalius Pigai.

Delegasi Ukraina juga mengusulkan agar Indonesia fokus pada area spesifik dalam perlindungan hak asasi manusia, mengambil inspirasi dari langkah-langkah yang dilakukan negara-negara Arab seperti Uni Emirat Arab (UEA). Natalius Pigai menyampaikan bahwa Indonesia akan mempertimbangkan pendekatan ini.

Selain itu, Indonesia juga diundang untuk turut serta dalam berbagai inisiatif internasional yang berorientasi pada perlindungan hak-hak minoritas, hak anak, kebebasan beragama, serta isu-isu terkait umat Muslim. Undangan ini disambut baik oleh pihak Indonesia yang berkomitmen mendukung perdamaian dan keadilan global.

“Setiap langkah yang diambil Indonesia harus relevan dan memberikan dampak nyata bagi perlindungan hak asasi manusia, kami akan mempertimbangkan kebijakan tersebut, Indonesia mendukung keadilan dan perdamaian,” jelas Natalius Pigai.

Sementara, Refat Chubarov juga menyampaikan terima kasih atas sambutan pemerintah Indonesia atas pertemuan tersebut. Senada, ia menyebut banyak hal yang bisa dikolaborasikan antara kedua negara. 

“Ukraina dapat berkolaborasi dengan Indonesia dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Kami percaya bahwa kerja sama ini tidak hanya akan memperkuat hubungan bilateral, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi perdamaian dan keadilan global,” ujar Refat Chubarov.

Dengan semangat solidaritas dan kerja sama, pertemuan ini diharapkan dapat menegaskan pentingnya kerja sama internasional dalam memperjuangkan hak asasi manusia, mendukung perdamaian, serta membangun hubungan yang lebih erat antara kedua negara di bidang perlindungan hak asasi manusia. (ebs)