Survei CISA, Publik Puas dengan Kinerja Presiden Prabowo-Gibran

Jakarta, tvOnenews.com – Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) merilis hasil survei yang menunjukkan mayoritas publik puas terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selama 100 hari pertama mereka menjabat.

Survei yang digelar pada 5-10 Januari 2025 itu juga menempatkan Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai kementerian dengan performa terbaik, sementara Menteri Sosial Saifullah Yusuf dinobatkan sebagai menteri paling optimal.

“Mayoritas publik relatif puas terhadap kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran selama 100 hari pertama, meskipun ada catatan terkait kebijakan tertentu seperti kenaikan PPN 12%,” ungkap Direktur Eksekutif CISA, Herry Mendrofa, Selasa (14/1).

Survei yang melibatkan 1.189 responden dari 38 provinsi ini mengungkapkan bahwa 52,81% masyarakat menilai pemerintah telah bekerja optimal dalam mengelola pemerintahan dan birokrasi.

Bahkan, 29,52% responden menyebut Kementerian Sosial sebagai kementerian dengan kinerja terbaik, disusul oleh Kementerian Agama (24,14%) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (18,92%).

“Masyarakat menilai kebijakan Kemensos seperti Program Keluarga Harapan (PKH), sembako, beras, dan bantuan sosial lainnya sepanjang 2024 hingga awal 2025 berjalan sangat optimal. Sebanyak 68,72% setuju dengan keberhasilan program ini,” jelas Herry.

Baca Juga

Berawal dari Pembubaran Grup WhatsApp, Kapolri Ungkap Kronologi Penyadapan ke Presiden Prabowo Terbongkar

Tak hanya itu, Saifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial juga meraih apresiasi tertinggi dari publik dengan 29,91% suara, unggul atas Menteri Agama Nasaruddin Umar (23,63%) dan Menteri PAN-RB Rini Widyanti (18,76%).

Meskipun apresiasi mengalir, CISA juga mencatat kritik publik, terutama terkait perlindungan hak demokrasi. Sebanyak 42,48% responden merasa pemerintah belum optimal dalam menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat.

Selain itu, kebijakan kenaikan PPN 12% menuai penolakan dari 55,34% publik yang menilai kebijakan tersebut belum memberikan dampak signifikan pada peningkatan taraf ekonomi masyarakat.

Namun, secara keseluruhan, 57,95% responden meyakini pemerintahan Prabowo-Gibran telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Herry juga menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi penilaian publik terhadap kementerian dan pejabat negara. Di antaranya adalah komunikasi (30,45%), integritas (21,61%), kepemimpinan (19,43%), dan pelayanan publik (10,26%).

“Faktor-faktor ini menjadi indikator utama publik dalam menilai kinerja pemerintah, terutama pada aspek inovasi, anti-korupsi, dan responsibilitas yang masih perlu ditingkatkan,” tambahnya.

Hasil survei ini juga mencatat harapan publik terhadap pemerintah. Sebanyak 68,37% responden mendukung keberlanjutan subsidi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sementara 50,88% menilai pemerintah telah optimal dalam menjaga kerukunan beragama dan toleransi.

“Survei ini menunjukkan optimisme publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, meskipun ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam hal perlindungan demokrasi dan kebijakan ekonomi yang lebih pro-rakyat,” pungkas Herry. (agr/iwh)