Evelin Hutagalung Eks Pengacara Anak Bos Prodia Bakal Diperiksa Polisi terkait Kasus Penggelapan Uang Urus Kasus

"Yaitu sekitar bulan April tahun 2024 terlapor meminta korban menjual mobilnya untuk mengurus perkara hukum yang sedang korban alami. Pelapor tadi adalah kuasa dari korban. Pelapornya saudara PM," katanya.

Korban pun meminta uang hasil penjualan mobil itu dikirim ke nomor rekeningnya. Namun uang itu tak kunjung dikirim oleh Evelin.

"Kemudian, korban meminta bahwa hasil penjualan mobil tersebut, mobil mewah, penjualan mobil mewah ditransfer kepada korban terlebih dahulu sebesar Rp 3,5 miliar," ujarnya.

"Akan tetapi, sampai dengan saat ini uang penjualan mobil mewah milik korban tidak diberikan oleh terlapor, dan saat ini mobil milik korban tidak dikembalikan oleh terlapor," katanya.

Korban merasa dirugikan Rp 6,5 miliar. Polisi akan mendalami kasus tersebut.

Adapun, kasus Arif Nugroho, anak bos Prodia adalah dugaan pembunuhan dan kekerasan terhadap 2 anak di bawah umur yang diusut AKBP Bintoro, saat itu menjadi Kasat Reskrim Polres Metro Jaksel.

Baca Juga

Ada Gerakan Sembako Murah Bareng Presiden Prabowo di Monas, Polisi Imbau Masyarakat Cari Jalur Alternatif dan Naik Transum

Kasus itu menjerat 2 orang tersangka, yaitu AN dan MBH alias BH, yang terjadi di salah satu hotel di Jaksel. Dua korban merupakan anak di bawah umur berinisial N dan X.

Keduanya diduga dicekoki narkoba hingga overdosis. Mereka juga diduga setelahnya diperkosa dan meninggal dunia.

Perkara itu dilaporkan ke Polres Jaksel dan teregistrasi dengan nomor LP/B/1181/IV/2024/SPKT/Polres Metro Jaksel dan LP/B/1179/IV/2024/SPKT/Polres Metro Jaksel pada April 2024.

AKBP Bintoro selaku Kasat Reskrim Polres Metro Jaksel saat itu mengusutnya. 

Namun narasi yang viral menyebutkan AKBP Bintoro melakukan pemerasan karena mengetahui salah satu tersangka memiliki hubungan kekerabatan dengan bos salah satu perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan.

Bid Propam turun tangan melakukan penyelidikan. Ada total lima anggota polisi yang diduga melakukan pelanggaran dan akan menjalani sidang etik pada Jumat, 7 Februari 2025.(rpi/muu)