Aksi Mahasiswa di Patung Kuda Ricuh, Ini 7 Tuntutan yang Ditegaskan BEM SI

Jakarta, tvOnenews.com - Aksi unjuk rasa bertajuk "Indonesia Gelap" yang digelar mahasiswa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, berujung ricuh sebelum akhirnya dibubarkan pada Senin (17/2/2025) malam. 

Demo yang dipimpin oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bersama aliansi mahasiswa Jabodetabek ini berlangsung sejak pukul 15.00 WIB dan berakhir pada pukul 20.20 WIB.

Situasi sempat memanas ketika massa mulai melakukan aksi pembakaran dan mencoba merobohkan barikade beton yang dipasang aparat keamanan. 

Bentrokan tak terhindarkan, terlebih saat beberapa demonstran melemparkan botol ke arah polisi. 

Melihat eskalasi yang meningkat, aparat memberikan peringatan tegas pada pukul 20.04 WIB agar massa tidak melakukan tindakan provokatif lebih lanjut.

Baca Juga

Mendes Bocorkan Fakta Mencengangkan soal Lahan Kuburan hingga Penegak Hukum di Desa: Saya Kira Ini Menyedihkan

Seiring dengan peringatan tersebut, sebagian besar demonstran mulai meninggalkan lokasi aksi. 

Namun, beberapa masih bertahan hingga akhirnya massa membubarkan diri secara mandiri setelah menyuarakan tuntutan mereka pada pukul 20.20 WIB.

Mahasiswa Kritik Kebijakan Pemerintah dalam Aksi "Indonesia Gelap"

Koordinator Pusat BEM SI, Satria, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.

"Demo 'Indonesia Gelap' adalah simbol kecemasan mahasiswa terhadap berbagai kebijakan yang tidak mengakomodasi kepentingan rakyat, terutama dalam sektor pendidikan, agraria, dan keadilan sosial," ujar Satria.

Dalam aksi ini, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan utama:

1. Pendidikan Gratis dan Demokratis – Mendesak pemerintah untuk membatalkan pemotongan anggaran pendidikan yang dinilai merugikan dunia akademik.

2. Reforma Agraria Sejati – Menuntut pencabutan proyek strategis nasional (PSN) yang dianggap sebagai bentuk perampasan tanah rakyat.

3. Tolak Revisi UU Minerba – Menilai revisi UU ini sebagai ancaman bagi kebebasan akademik dan ruang kritik di kampus.

4. Hapus Multifungsi TNI – Menolak kebijakan yang dinilai berpotensi meningkatkan represi dan menghambat demokrasi.

5. Cabut Inpres No. 1 Tahun 2025 – Menilai aturan ini dapat mengancam sektor pendidikan dan kesehatan rakyat.

6. Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) – Memastikan program ini berjalan tepat sasaran dan bukan sekadar alat politik.

7. Kesejahteraan Akademisi – Menuntut realisasi anggaran tunjangan kinerja dosen guna meningkatkan kualitas pendidikan.

Meskipun aksi ini telah selesai, para mahasiswa berjanji akan terus mengawal kebijakan pemerintah dan kembali turun ke jalan jika tuntutan mereka tidak didengar. (ant/aag)