China Cermati Langkah AS dan Rusia Dalam Penyelesaian Konflik Ukraina

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah China menyebut masih terus mencermati perkembangan langkah Amerika Serikat (AS) dan Rusia dalam penyelesaian konflik Ukraina, sekaligus mengapresiasi upaya perundingan perdamaian yang dilakukan keduanya.

"Kami senang melihat semua upaya yang dilakukan untuk perdamaian, termasuk apa yang telah disepakati dalam perundingan perdamaian oleh AS dan Rusia," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing mengutip Antara pada Rabu (19/2/2025).

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bertemu dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada Selasa (18/2) di Istana Diriyah, Riyadh, Arab Saudi sebagai tindak lanjut dari pembicaraan Presiden AS Donald Trump dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Kamis (12/2).

Guo Jiakun mengatakan China percaya bahwa dialog dan negosiasi adalah satu-satunya jalan keluar yang pantas dan berkomitmen untuk mendorong perundingan perdamaian.

"Kami berharap semua pihak terkait dan pemangku kepentingan bersama-sama memainkan peran yang konstruktif dan akan mengambil bagian dalam proses perundingan perdamaian pada waktu yang tepat," tambah Guo Jiakun.

Dalam setiap perselisihan dan konflik di dunia, China, ungkap Guo Jiakun, selalu menganjurkan dialog, konsultasi dan penyelesaian politik.

Baca Juga

Buntut Peristiwa Penganiayaan, Bule Rusia Ternyata Jabat Posisi Direktur di Banyuwangi Tanpa VITAS

"Hal ini juga berlaku dalam konflik antara Rusia dan Ukraina. China bukanlah pencipta krisis Ukraina atau pihak yang terlibat di dalamnya. Meski begitu, kami tidak hanya duduk diam dan menyaksikan krisis itu terjadi atau mengambil untung dari krisis itu," ungkapnya.

Tepat setelah krisis Ukraina meletus, China mengusulkan untuk menyelesaikan krisis melalui dialog dan konsultasi.

"China juga membentuk Kelompok 'Sahabat untuk Perdamaian' bersama Brasil dan negara-negara Selatan Global lainnya. Perkembangan situasi tersebut juga membuktikan bahwa usulan China bersifat objektif, tidak memihak, rasional, dan pragmatis serta mewakili konsensus yang berlaku di komunitas internasional," jelasnya.

Kelompok "Sahabat untuk Perdamaian", kata Guo Jiakun, yang diprakarsai oleh China dan anggota lain dari Global South, akan terus membangun konsensus untuk mempromosikan perundingan perdamaian.

"China akan terus mendukung semua upaya yang mendukung penyelesaian krisis secara damai, menjaga komunikasi dengan pihak-pihak terkait, dan memainkan peran konstruktif dalam mendorong penyelesaian politik krisis," beber Guo Jiakun.

Dalam pertemuan di Riyadh, Marco Rubio didampingi Penasihat Keamanan Nasional AS Mike Waltz dan Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah Steve Witkoff, tim yang dipilih oleh Presiden Trump untuk membangun kembali hubungan bilateral, sementara Sergei Lavrov didampingi Penasihat Kebijakan Luar Negeri Rusia Yuri Ushakov.

Hadir juga tuan rumah Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan al-Saud dan Penasihat Keamanan Nasional Arab Saudi Mosaad bin Mohammad al-Aiban.

Dalam pertemuan itu seperti yang disebutkan dalam rilis Gedung Putih menyebutkan bahwa kedua pihak menetapkan mekanisme konsultasi untuk mengatasi hal-hal yang mengganggu hubungan bilateral, termasuk dengan kemungkinan penataan kembali staf kedutaan masing-masing negara.

Masing-masing tim juga akan mulai bekerja untuk mengakhiri konflik di Ukraina sesegera mungkin dengan mekanisme berkelanjutan dan dapat diterima oleh semua pihak.

Selain itu pembicaraan disebut juga meletakkan dasar kerja sama pada masa mendatang yang menjadi kepentingan geopolitik, peluang ekonomi maupun investasi bersejarah sebagai hasil keberhasilan penyelesaian konflik Ukraina.

Para pihak juga berjanji untuk tetap terlibat guna memastikan proses tersebut berjalan maju secara tepat waktu dan produktif, dan tentu saja satu kali telepon dan satu pertemuan tidak cukup, maka akan ada tindak lanjut agar benar-benar menyelesaikan konflik Ukraina yang sudah berlangsung sejak 24 Februari 2022.

Para pengamat menyebut pertemuan Riyadh itu menandai langkah penting upaya Trump untuk membalikkan kebijakan AS selama tiga tahun yang berfokus pada mengisolasi Rusia atas perangnya di Ukraina dan dimaksudkan untuk membuka jalan terjadinya pertemuan antara Trump dan Putin.

Isi pertemuan itu juga disebut tidak mengatakan apa pun tentang melibatkan Ukraina atau negara-negara Eropa dalam negosiasi tersebut dan hanya menyebut "Trump adalah satu-satunya pemimpin di dunia yang dapat membuat Ukraina dan Rusia menyetujui hal itu".

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy pada Senin (17/2) mengatakan negaranya tidak akan menerima hasil dari negosiasi apa pun yang dilakukan tanpa keterlibatan Ukraina.

Sedangkan negara-negara Eropa langsung mengadakan pertemuan darurat untuk mendiskusikan pertemunan Rubio dan Lavrov tersebut.

Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumpulkan para pemimpin Eropa di Istana Elysee, Paris pada Senin (17/2) dan menyepakati untuk terus mendukung Ukraina tetapi berbeda pendapat mengenai pengerahan pasukan penjaga perdamaian seperti yang disarankan oleh Perdana Menteri Inggris Keir Starmer.

PM Starmer juga mengatakan siap mempertimbangkan untuk mengerahkan pasukan Inggris bersama pasukan lain menjadi pasukan penjaga perdamaian ke Ukraina.

Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen usai pertemuan mengatakan bahwa negaranya terbuka terhadap gagasan gencatan senjata dan Kanselir Jerman Olaf Scholz, salah satu peserta lainnya, menyuarakan kejengkelannya soal perundingan damai padahal Ukraina belum menyetujuinya.

PM Italia Georgia Meloni mengambil sikap menolak soal kemungkinan pengiriman pasukan penjaga perdamaian Eropa ke Ukraina dan PM Spanyol Pedro Sanchez menekankan solusi apapun tidak boleh memungkinkan Kremlin untuk menyerang negara lain lagi di masa mendatang.

Hubungan AS-Eropa memburuk bulan ini setelah Trump memulai diskusi langsung dengan Putin tentang perundingan perdamaian Ukraina tanpa keterlibatan Eropa.

Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth sebelumnya menekankan bahwa pasukan AS tidak akan menjadi bagian dari jaminan keamanan apa pun dan menyarankan agar negara-negara Eropa, bukan AS, menyediakan pasukan penjaga perdamaian untuk Ukraina.(ant/ree)