Sesepuh Gerakan Mahasiswa 98 Komentari Eskalasi Politik: Awas Ditunggangi Kepentingan Geopolitik

Jakarta, tvOnenenws.com - Kepentingan geopolitik berpotensi mulai menunggangi situasi sosial untuk menciptakan eskalasi politik. Sejumlah kebijakan nasional kerakyatan yang menjadi dasar dan arah Pemerintaahan Prabowo berpotensi mengundang masuknya tangan-tangan senyap menciptakan situasi ekskalatif.

Sejumlah kebijakan nasionalistik kerakyatan yang dibangun di atas dasar dan arah Pembukaan UUD 1945, seperti keputusan untuk bergabung menjadi anggota BRICS, kebijakan untuk membentuk Danantara dan Bank Emas, kebijakan untuk mewajibkan penempatan 100 persen devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam di dalam negeri, kebijakan efisiensi untuk mengendalikan hutang luar negeri dan mencegah kebocoran, hingga program hilirisasi komoditi.

"Jika di masa lampau tangan-tangan geopolitik itu masuk secara terbuka melalui lembaga donor kepada sejumlah organisasi konvensional seperti LSM dan Ormas untuk mendikti arah kebijakan pemerintah," jelas eksponen gerakan mahasiswa 1998 Yogyakarta, Haris Rusly Moti, Kamis (20/2/2025)..

Haris melihat saat ini berbeda, polanya dengan melakukan rekayasa salah paham terhadap sejumlah kebijakan pemerintah untuk membenturkan masyarakat dan mengobarkan kemarahan publik melalui social media dan open source. 

Namun, jiwa patriotik Presiden Prabowo menempatkannya tidak pernah memecah belah dan membenturkan masyarakat untuk urusan kekuasaan. 

"Seperti yang pernah terjadi kemarin kemarin, masyarakat diaduk aduk melalui influenser dan buzzer, membenturkan kelompok 'si anu dengan kelompok si ono'," sambungnya. 

Baca Juga

Lewat CEO Talks, Direktur Pegadaian Ajak Mahasiswa Universitas Andalas Kuasai Literasi Keuangan dan Inovasi Digital

Jika muncul protes dan kritik, Haris yakin itu karena salah paham terhadap kebijakan strategis pemerintah. 

"Menurut saya dasar dan arah terobosan Presiden Prabowo sudah tepat dengan sejumlah kebijakan strategisnya, namun membutuhkan pemahaman, penyesuaian dan penyempurnaan di tingkat implementasinya," ucapnya. 

Ia menuturkan jangankan mahasiswa dan masyarakat luas, bahkan para pemangku kebijakan di pusat hingga daerah saja masih membutuhkan pemahaman dan penyesuaian dalam pelaksanaan terhadap program startegis tersebut.

Oleh karena itu ia menilai wajar jika terjadi anomali dan keanehan gerakan mahasiswa, sebagai contoh isu yang diangkat gerakan mahasiswa justru mempersoalkan soal efisiensi yang ditujukan untuk mencegah kebocoran dan mengendalikan hutang luar negeri yang sudah menggunung.

"Menurut saya ini anomali, karena persoalan hutang luar negeri serta kebocoran dan korupsi adalah isu yang puluhan tahun justru diperjuangkan oleh gerakan sosial di Indonesia. Anomali seperti ini bisa saja terjadi karena salah paham. Bisa juga terjadi karena adanya rekayasa salah paham oleh kepentingan geopolitik dan kekuatan kapital dan raja kecil dalam negeri yang dirugikan oleh kebijakan tersebut," ucapnya.