SBY Minta Semua Pihak Kawal Danantara: Kita Pastikan Semuanya untuk Kepentingan Rakyat

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta semua pihak mengawal Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Dalam pidatonya di Kongres VI Partai Demokrat, SBY berharap agar Danantara tidak disalahgunakan, melainkan benar-benar untuk kepentingan rakyat.

“Kita juga perlu memastikan dalam kontek pengawalam tadi, agar semua agenda pemerintah, termasuk keberadaan Danantara yang hari ini telah dilucurkan presiden, kita kawal,” kata SBY di The Ritz Carlton, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025).

Sumber :

• tvOnenews/Syifa Aulia

“Kita pastikan semua benar-benar untuk kepentingan rakyat. For the people. Kepentingan seluruh rakyat, bukan kepentingan sebagian rakyat,” sambungnya.

Baca Juga

SPKS Dorong DSI Perkuat Transparansi Ekspor Sawit demi Lindungi Harga TBS Petani Sawit

Lebih lanjut, SBY berharap agar Demokrat menjunjung tinggi nilai etika terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebab, Demokrat sudah menjadi anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM).

“Nah, sekarang bagaimana etika kita dalam KIM? Demokrat harus berketetapan do your best. Koalisi itu yang dituju bukan hanya kesamaan sikap dan posisi politik. Common ground, common position. Tapi juga tekad koalisi untuk menyukseskan pemerintahan presiden Prabowo,” jelasnya.

Diketahui, BPI Danantara resmi diluncurkan oleh Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (24/2/2025). 

Keputusan Presiden (Keppres) terkait organisasi dan tata kelola BPI Danantara diteken Prabowo dalam acara peluncuran itu.

“Saya juga menandatangani Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 tentang pengangkatan dewan pengawas dan badan pelaksana Badan Pengelola Investasi dan Daya Anagata Nusantara,” kata Prabowo.

Selain itu, dia juga menandatangani Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Prabowo juga turut menandatangani peraturan pemerintah terkait Danantara.

“Dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2025 tentang organisasi dan tata kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara,” kata Prabowo. (saa/muu)