OJK Dinilai Lakukan Nepotisme dalam Penempatan Pegawai, DPR RI: Pimpinannya Lulusan UI, Bawahannya harus Lulusan UI

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Melchias Markus Mekeng mencurigai adanya praktik nepotisme dalam penempatan pegawai di lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Di lapangan itu masih ada penempatan-penempatan yang basisnya like and dislike. Penempatan berdasarkan lulusan dari mana,” kata Mekeng dalam rapat Komisi XI DPR dengan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, dikutip Selasa (26/2/2025).

Dia menjelaskan fenomena yang terjadi adalah jika pimpinan dari Universitas Indonesia (UI) maka bawahan semuanya lulusan UI. Sementara, jika pimpinan dari UGM maka bawahan semua lulusan UGM.

Sumber :

• Sumber: DPR RI

“Ini masih terjadi. Sangat tidak profesional,” tegas Mekeng.

Baca Juga

Politisi Muda Golkar Apresiasi Pembentukan Akademi Partai Golkar 

Mekeng menyayangkan penempatan pegawai yang tidak berdasarkan profesionalisme dan kompetensi individu, tetapi lebih pada kesamaan almamater. 

Menurutnya, praktik seperti itu mempengaruhi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di OJK.

“Harus perbaikan sistem rekrutmen dan penempatan pegawai agar lebih berbasis kompetensi, bukan afiliasi institusi pendidikan,” ujar mantan Ketua Komisi XI DPR RI ini.

Lebih lanjut, dia juga menyinggung dugaan praktik kolusi antara pegawai Bursa Efek Indonesia (BEI) dan OJK dalam meloloskan perusahaan yang tidak layak untuk go public.

Dia menyebut praktik seperti itu bisa merugikan investor dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pasar modal di Indonesia.

“Yang paling nyata belum lama kita ketahui problemnya adalah adanya kongkalikong antara Bursa Efek Indonesia, pegawai di Bursa Efek Indonesia dan pegawai di OJK. Yang meloloskan perusahaan-perusahaan yang tidak layak untuk go public, diloloskan,” kata Mekeng.

Mekeng meminta OJK menjelaskan terkait tindak lanjut dari praktik kolusi tersebut. Dia berharap pelaku nepotisme mendapat sanksi tegas agar kasus tersebut tidak terulang di masa mendatang.

“Ini sebetulnya hukumannya harus keras sekali karena ini membohongi publik. Saya mau tanya, pegawai OJK yang berkolaborasi itu sudah diapakan? Apa sanksinya? Apa yang sudah diperbaiki dalam sistemnya?” kata dia.

Mekeng berharap agar OJK dapat melakukan perbaikan sistem manajemen SDM dan pengawasan internal secara lebih transparan dan profesional. (saa/muu)