Kelompok Mahasiswa Ancam Turun ke Jalan Jika Asas Dominus Litis dalam RKUHAP DIberlakukan

Jakarta, tvOnenews.com – Penerapan asas dominus litis dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara (RKUHAP) terus disorot publik.

Pro-kontra di publik pun tak terhelakkan terakit penerapan asas dominus litis yang memberi kewenangan lebih bagi kejaksaan.

Terbaru, Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indoensia (PB Semmi), Sandri Rumanama mengaku pihaknya akan turun ke jalan jika asas dominus litis ditetapakan.

”Dengan asas dominus litis, kejaksaan memiliki kewenangan menentukan apakah suatu perkara pidana bisa ke pengadilan atau tidak. Ini sangat rentan terpolarisasi dan dipolitisir, kami dengan tegas menolak asas ini jika dipaksakan kami akan turun jalan,” kata Sandri secara tertulis, Jakarta, Selasa (27/2/2025).

Sumber :

• Istimewa

Baca Juga

Guru Besar FH Trisakti Soroti Penetapan Tersangka Eks Pj Gubernur Sulsel dalam Kasus Bibit Nanas Rp60 Miliar

Sandri menuturkan asas dominus litis yang memberikan kewenangan penuh kepada kejaksaan dalam menentukan kelanjutan suatu perkara berpotensi merusak sistem penegakan hukum selama ini.

Bahakan, ia menilai adanya mobiliasasi kekuatan politik dalam mempolarisasi proses penegakan hukum.

Tak hanya itu, asas tersebut dinilai juga akan menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara institusi dan lembaga negara khususnya kepolisian dan kejaksaan.

“Masalahnya kalau sekarang jaksa diberikan kesempatan itu penyelidikan dan penyidikan itu akan sangat tumpang tindih dengan polisi. Untuk tindak pidana kriminal umum, sudah benar ada di kepolisian masa harus nunggu jaksa dulu sih,” ungkapanya.

Sandri menjelaskan kewenangan kejaksaaan melalui asa dominus litis tak menjadi urgensi mengingat tugas dan fungsi bagi penegak hukum yang telah berjalan saat ini.

Menurutnya jika didapati kekurangan pada institusi kepolisian maka yang perlu diperkuat adalah fungsi kontrol dari masyarakat.

“Kalau polisi disebut lamban dan lambat Kan ada ruang ruang kritik dan kritis ada Kompolnas, jika penyelidikan dan penyidikan dianggap lemah maka kontrolnya yang harus diperkuat, Bukan memindahkan kewenangan tersebut kepada institusi lain seperti kejaksaan,” ucap Sandri

“Ini jangan bermain membuat keruh suasana dan kondisi dan melemahkan institusi negara bagaimana bisa proses pengamanan dannl kemanan tanpa penegakan hukum kan lucu”. sambungnya.

Di sisi lain, ia menjelaskan penindakan pelaku kejahatan di lapangan memerlukan peran kepolisian.

“Ini sangat berisiko juga untuk Kejaksaan, nanti muncul kriminal berat terus bagaimana mau menyelesaikannya. Kalau polisi kan memang untuk penegakan hukum, keamanan itu sudah benar fungsi polisi,” pungkasnya. (raa)