Menteri P2MI Kaji Usulan Penghapusan Nomenklatur BP2MI dalam UU

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding sedang mengkaji usulan Badan Legislasi DPR untuk menghapus nomenklatur Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.

Dalam siaran pers pada Kamis, Karding mengatakan dirinya terbuka dengan usulan itu karena urusan pekerja migran Indonesia dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menjadi tanggung jawab penuh Kementerian P2MI.

Dia menambahkan bahwa alasan di balik usulan itu adalah agar tugas kementerian itu tidak bercampur baur dengan BP2MI.  

"Sehingga tidak terjadi conflict of interest," katanya mengutip Antara pada Jumat (7/3/2025).

Menurut Karding, jika nomenklatur BP2MI dalam UU itu dihapus, tidak ada lagi tumpang tindih dalam penanganan pekerja migran.

Dalam sebuah peraturan presiden, Kementerian P2MI ditetapkan sebagai regulator, sedangkan BP2MI sebagai operator (pelaksana).

Baca Juga

Ombudsman Diminta Lapor ke Presiden usai Lakukan Sidak dan Menemukan Fasilitas Mewah dalam Lapas Cibinong

Kajian tentang penghapusan nomenklatur BP2MI tengah dilakukan untuk menimbang potensi dampaknya terhadap pekerja migran Indonesia.

"Kami sedang mengkaji apa untung ruginya untuk kepentingan pekerja migran Indonesia," ungkap Karding, yang mengaku tak mempermasalahkan jika usulan Baleg DPR itu terealisasi.(ant/ree)