Khofifah Minta Percepat Penyelesaian RDTR untuk Dorong Investasi

Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya untuk berkomitmen mempercepat penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) guna meningkatkan investasi di provinsi ini.

Gubernur dalam keterangan diterima di Surabaya, Senin menegaskan bahwa penyelesaian RDTR menjadi aspek krusial dalam menciptakan kepastian hukum bagi investor. Hingga saat ini, baru 86 dari 463 RDTR di Jatim yang tersedia.

"RDTR menjadi bagian yang sangat penting bagi kita karena memberikan kepastian hukum bagi investor. Jika RDTR tidak segera dituntaskan, maka investor masih akan meraba-raba dan berpotensi menyebabkan floating investor," ujar Khofifah mengutip Antara pada Senin (10/3/2025).

Menurutnya, Jawa Timur saat ini menjadi salah satu tujuan utama investasi dari berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Singapura, dan Tiongkok.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim tahun 2024 mencatat realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dari Amerika Serikat mencapai Rp21,32 triliun, disusul Singapura Rp9,12 triliun, Hong Kong Rp6,78 triliun, Tiongkok Rp3,97 triliun, dan Jepang Rp3,32 triliun.

"Sejumlah investor asal Tiongkok telah menyelesaikan penjajakan dengan mitra dagangnya dan berminat berinvestasi di Thailand serta Indonesia. Di Indonesia, banyak yang tertarik menanamkan modalnya di Jawa Timur," ungkapnya.

Baca Juga

Jatim Kembali Juara Umum LKS Nasional Tahun 2026 untuk Keempat Kalinya, Gubernur Khofifah: Bukti Barometer Vokasi Nasional

Menteri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dalam kesempatan itu menyoroti empat isu utama terkait lahan, yakni land tenure atau kepastian kepemilikan tanah, land value atau penetapan nilai tanah, land use atau pemanfaatan tanah, serta land development atau pengembangan lahan.

"Jika keempat isu utama ini terselesaikan, maka kepastian dan kepemilikan tanah akan jelas, sehingga peluang investasi semakin besar. Investor pertama kali akan menanyakan status tanah dan tata ruangnya sudah clear and clean, apakah RDTR-nya sudah tersedia atau belum," jelas Nusron.

Ia juga mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam program sertifikasi tanah. 

Hingga kini, sebanyak 19,5 juta bidang tanah telah terdaftar, dengan 15,8 juta bidang tanah telah bersertifikat dari total 21,1 juta bidang tanah di Jawa Timur.