Polemik RUU TNI, Akadmisi: Langkah Strategis Menuju Militer Profesional dan Adaptif di Era Modern

Selain itu, perpanjangan masa dinas perwira tinggi bintang empat juga menjadi perdebatan. RUU mengusulkan agar Presiden memiliki kewenangan memperpanjang masa dinas perwira tinggi.

"Saya menilai bahwa kebijakan ini berpotensi membuka ruang politisasi jabatan di tubuh militer jika tidak diatur secara ketat. Oleh karena itu, ada baiknya di dalam RUU TNI untuk menetapkan batas usia perpanjangan misalnya maksimal 69 tahun atau perpanjangan maksimal dua kali dengan durasi dua tahun per periode", ungkap penulis paper-paper seputar pertahanan dan hubungan internasional ini.

Tantangan terbesar dalam implementasi RUU ini adalah menjaga keseimbangan antara reformasi militer dan supremasi sipil. Mekanisme pengawasan dari DPR, lembaga independen, serta transparansi dalam kebijakan pertahanan menjadi kunci keberhasilan regulasi ini.

"RUU ini adalah bagian dari upaya menjadikan TNI membuat sebuah Langkah Strategis Menuju Militer Profesional dan Adaptif di Era Modern dan selaras dengan sistem demokrasi kita. Selama prinsip transparansi dan akuntabilitas diterapkan, maka perubahan ini akan membawa manfaat besar bagi pertahanan Indonesia," tutup Rizki Yusro yang akrab dipanggil Ucok ini. (ebs)