Survei Membuktikan Hanya 18,6 Persen Responden Percaya Kinerja Kepolisian

Jakarta, tvOnenews.com - Civil Society for Police Watch merilis temuan hasil survei ketiga pada tahun 2025. Survei dengan judul “Urgensi Digitalisasi Kepolisian Menuju Pemolisian Sipil Berintegritas pada periode survei 12-18 Maret 2025. Sebagai informasi Civil Society for Police Watch pada Januari 2025 lalu menggelar survei dengan judul “Reposisi Polri: Pandangan Multiperspektif”. Kemudian, dilanjutkan survei dengan judul “Urgensi Reformasi Polri”.

“Survei ini tidak terlepas dari sejumlah isu yang berkembangan belakangan serta menyedot perhatian publik seperti reposisi polri dan reformasi polri, sehingga desakan terhadap digitalisasi kepolisian demi transparansi agar melahirkan pemolisian sipil humanis dan demokratis,” jelas Adlin Panjaitan, Direktur Program dan Jaringan Civil Society for Police Watch, pada kegiatan rilis temuan hasil survei dan diskusi publik di Hotel Balairung, Matraman Raya, Jakarta Timur, Sabtu (22/3/2025).

Adlin mengungkapkan, temuan survei agar kiranya dapat menjadi informasi kepada publik, terkhusus pembuat dan pemangku kebijakan agar menindaklanjuti terutama pada isu reposisi Polri, reformasi Polri, dan digitalisasi kepolisian agar menghasilkan pemolisian sipil humanis dan berintegritas.  

Kondisi Stabilitas Politik Nasional. Ketika responden diberikan pertanyaan terkait bagaimana dengan situasi stabilitas politik saat ini, responden yang menjawab cukup baik sebesar 30,5 persen, sangat baik 9,6 persen dan baik 29,3 persen, sementara yang menjawab tidak baik sebesar 4,9 persen, kurang baik 15,1 persen. Responden yang menjawab tidak tahu/tidak menjawab sebesar 10,6 persen. 

Kondisi Ekonomi Nasional. Ketika responden diberikan pertanyaan terkait bagaimana dengan situasi ekonomi saat ini, responden yang menjawab cukup baik sebesar 26,6 persen, sangat baik 10 persen dan baik 23,2 persen, sementara yang menjawab tidak baik sebesar 9,7 persen, kurang baik 22,4 persen. Responden yang menjawab tidak tahu/tidak menjawab sebesar 8,1 persen.

Kondisi Keamanan dan Penegakan Hukum. Ketika responden diberikan pertanyaan terkait bagaimana dengan situasi keamanan dan penegakan hukum saat ini, responden yang menjawab cukup baik sebesar 31,2 persen, sangat baik 4,2 persen, baik 17,9 persen, sementara yang menjawab tidak baik sebesar 5,7 persen, kurang baik 33,5 persen. Responden yang menjawab tidak tahu/tidak menjawab sebesar 7,5 persen.

Baca Juga

Tingkat Kepuasan Warga Terhadap Gubernur Jabar KDM Capai 95,5 Persen, Indikator: Jarang Sekali Ada Kepala Daerah Seperti Ini

Reformasi Kelembagaan Hukum. Ketika responden diberikan pertanyaan terkait apakah reformasi kelembagaan hukum saat ini sudah mendesak, responden yang menjawab cukup mendesak sebesar 31,5 persen, sangat mendesak 3,2 persen dan mendesak 22,1, sementara yang menjawab tidak mendesak sebesar 3,1 persen, kurang mendesak 27,6 persen. Responden yang menjawab tidak tahu/tidak menjawab sebesar 12,5 persen.