Pasca Kebijakan Tarif Baru Trump, Wakil Ketua Komisi VII DPR: Pemerintah Sebaiknya Fokus Penguatan Industri Dalam Negeri
- Antara
Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Dr Evita Nursanty, MSc menanggapi soal tarif impor baru Amerika Serikat yang belum lama ini diumumkan Presiden Donald Trump.
Evita pun mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah cepat dan strategis guna meminimalisir dampak negatif dari kebijakan tersebut.
“Saran kami sebaiknya pemerintah fokus dengan kondisi dalam negeri, penguatan industri kita, sebab sekarang semua negara akan mencari pasar besar untuk ekspor produk mereka dan Indonesia menjadi salah satu tujuan utama, ini yang menjadi concern kita, industri kita akan makin tertekan, dan taruhannya tenaga kerja,” kata Evita dalam keterangannya, Sabtu (5/4).
Turut diketahui bahwa dalam kebijakan baru Amerika Serikat itu, Indonesia kini terkena tarif timbal balik sebesar 32 persen. Besaran tarif itu terkait dengan defisit perdagangan AS ke RI yang menurut data mencapai US$14,34 miliar pada tahun 2024.
Menurut Evita, penguatan industri dalam negeri dapat dilakukan dengan konsisten meningkatkan daya saing produk lokal. Hal itu dapat dilakukan dengan memberikan insentif bagi industri yang terkena dampak tarif agar tetap kompetitif.
Termasuk dalam hal itu adalah mempertahankan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), yang menjadi salah satu perisai industri untuk bisa mendorong industri dalam negeri lebih kuat dan kompetitif.
Politisi PDI Perjuangan itu juga meminta pemerintah mengambil langkah cepat dan strategis, di antaranya melakukan negosiasi dan diplomasi perdagangan dengan AS untuk mencari solusi terbaik seperti perundingan ulang tarif.
“Kita meminta komunikasi terus dilakukan dengan pemerintah AS di berbagai tingkatan melakukan negosiasi langsung, dan menyiapkan langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh pemerintah AS,” ujarnya.
Indonesia juga disarankan menggunakan forum internasional seperti WTO dan ASEAN untuk menekan AS agar mempertimbangkan kembali kebijakan tarifnya.
Indonesia, kata Evita, juga bisa berkoordinasi dengan negara-negara yang terkena dampak tarif untuk membentuk strategi bersama dan mendorong perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara yang lebih terbuka terhadap produk Indonesia.
“Kita juga perlu untuk mengurangi ketergantungan pada pasar AS dengan memperluas ekspor ke negara lain seperti Uni Eropa, Timur Tengah dan Afrika. Begitupun dengan upaya mempercepat perjanjian dagang dengan negara mitra untuk membuka peluang ekspor baru,” ujarnya.
Turut diakui bahwa produk ekspor Indonesia selama ini sangat mengandalkan pasar AS untuk produk mesin dan perlengkapan elektronik, pakaian dan aksesorisnya, alas kaki, palm oil, karet dan barang dari karet, perabotan, ikan dan udang, olahan daging dan ikan dan lainnya.
Selain AS, dua negara lain, yaitu China dan India juga menjadi pasar utama ekspor nonmigas Indonesia.
Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, pada tahun 2024 tiga negara itu berkontribusi sebesar 42,94 persen dari total ekspor nonmigas nasional.
“Dengan China dan India kita tampaknya cukup baik, tapi kita perlu mencari pasar baru dan membuka peluang ekspor baru sehingga ketika terjadi masalah produk ekspor kita tetap aman,” ujar Evita. (dpi)
Load more