Kementan Tegaskan Kebijakan Impor Pangan Berlaku Tanpa Mekanisme Kuota

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono menegaskan bahwa kebijakan impor pangan dan bahan baku akan lebih terbuka dan efisien tanpa mekanisme kuota yang selama ini dinilai tidak adil.

Hal ini sejalan dengan arahan Presiden RI, Prabowo Subianto yang meminta agar perizinan teknis atau pertek dihapus.

“Jadi contoh, misalnya butuh impor daging beku, yang butuh industri, ya sudah industri aja yang impor. Enggak usah ada pihak tertentu dikasih kuota, kemudian dia yang atur jumlahnya, dia yang dikasih hak khusus, itu yang menurut Pak Presiden tidak adil,” tegas Sudaryono saat ditemui di Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Kamis (10/4/2025).

Menurut Sudaryono langkah ini merupakan bagian dari upaya menuju swasembada pangan tetapi tetap memberikan fleksibilitas bagi pelaku industri untuk mendapatkan bahan baku yang belum tersedia secara memadai di dalam negeri.

“Kalau misalnya industri bakso, industri sosis memang perlu impor daging beku dari India, ya dia yang impor. Enggak perlu lagi ada pengusaha lain yang dikasih kuota-kuota yang atur,” lanjutnya.

Sudaryono juga menjelaskan bahwa mekanisme ini bertujuan memangkas rantai distribusi yang selama ini membuat harga pangan melonjak karena terlalu banyak perantara.

Baca Juga

Pentingnya Kontrak dan Kesepakatan Awal untuk Hindari Sengketa Industri Event

“Kalau nanti orang dikasih kuota, dia jualan lagi, dijual lagi, baru end-user-nya tuh mungkin turunan ketiga keempat. Artinya ada penambahan harga. Nah, itu dianggap tidak efisien, toh impor,” jelasnya.

Kini, pengusaha atau asosiasi industri bisa langsung mengajukan permohonan impor ke Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan.

“Iya dong, bisa ke Kementan dan Kementerian Perdagangan khususnya ya. Sehingga efisien, sehingga harga pangan kita, khusus yang impor turun, masyarakat bisa menikmati protein dengan harga yang lebih rendah, kan begitu,” ujarnya.

Meski mekanisme impor diperlonggar, Sudaryono menegaskan bahwa komitmen untuk melindungi dan mendorong produksi dalam negeri tetap menjadi prioritas.

“Bukan berarti dibuka seluas-luasnya kemudian industri yang di dalam negeri mati, enggak. Kita tetap harus swasembada, yang bisa diproduksi di dalam negeri, diproduksi di dalam negeri. Hilirisasi tetap jalan, ya lapangan pekerjaannya ada, industrinya hidup di Indonesia,” pungkasnya.