Hakim Hingga Panitera Jadi Tersangka Suap Korupsi CPO, MA Beri Sanksi Pemberhentian Sementara

Jakarta, tvOnenews.com - Mahkamah Agung (MA) menindaklanjuti soal penetapan tersangka terhadap Ketua PN Jaksel hingga Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam kasus suap korupsi Pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada Industri Kelapa Sawit dalam kurun waktu Januari 2021 hingga Maret 2022.

Juru Bicara Mahkamah Agung, Yanto mengungkapkan bahwa pihaknya memberikan sanksi pemberhentian sementara terhadap hakim dan panitera yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Lebih lanjut Yanto menuturkan hal ini dikakukan guna menghormati asas praduga tak bersalah selama proses hukum berlangsung. 

“Kita semua wajib menghormati asas peraduga tidak bersalah selama proses hukum berlangsung. Hakim dan panitera yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan akan diberhentikan sementara,” kata Yanto, saat konferensi pers, pada Senin (14/4/2025).

Kemudian Yanto mengungkapkan jika nantinya telah ada putusan yang tetap, maka terhadap para tersangka akan dilakukan pemberhentian tetap.

“Jika telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, akan diberhentikan tetap,” ucap Yanto.

Baca Juga

Mabes TNI soal Anggota Aktif Ditetapkan Tersangka Kasus Korupsi Tata Kelola MBG: Kami Hormati Proses Hukum yang Berlaku

Sementara itu Yanto menyebutkan bahwa Mahkamah Agung prihatin atas peristiwa yang terus mendera dunia peradilan. 

“Mahkamah Agung sangat prihatin atas peristiwa yang terus mendera dunia peradilan, disaat sedang berbenah dan melakukan perubahan dalam mengelola dan menjalankan peradilan untuk mewujudkan peradilan yang bersih dan profesional,” ungkap Yanto.

Namun Yanto menegaskan bahwa MA akan menghormati proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung terhadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Sepanjang itu tertangkap tangan karena Hakim dapat dilakukan tindakan penangkapan dan penahanan atas Perintah Jaksa Agung dengan persetujuan Ketua Mahkamah Agung, Pasal 26 Undang-Undang No. 2 Tahun 1918. Kita semua wajib menghormati asas peraduga tidak bersalah selama proses hukum berlangsung,” terangnya.

Untuk diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) RI telah empat tersangka dalam kasus suap korupsi Pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada Industri Kelapa Sawit dalam kurun waktu Januari 2021 hingga Maret 2022.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejagung, Abdul Qohar mengatakan bahwa empat tersangka berinisial WG, MS, AR, MAN.