Usai Geledah Rumah, KPK Buka Peluang Panggil La Nyalla

Jakarta, tvOnenews.com - Usai KPK menggeledah rumah anggota DPD La Nyalla Mattalitti di Surabaya, Jawa Timur, terkait perkara dana hibah Pemprov Jawa Timur. 

KPK bakal buka peluang memanggil La Nyalla usai penggeledahan tersebut.

"Pemanggilan saksi itu tentunya menjadi kewenangan penyidik, kalau seandainya penyidik membutuhkan seseorang maupun subjek tertentu untuk diklarifikasi tentu akan dilakukan pemanggilan," ucap jubir KPK Tessa Mahardhika di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (14/4/2025).

Namun, Tessa belum bisa memastikan kapan pemanggilan terhadap La Nyalla tersebut. 

Tessa mengatakan pemanggilan terhadap seseorang adalah kewenangan penyidik.

"Dipanggil atau tidak itu menjadi kewenangan penyidik ya," ucapnya.

Baca Juga

Respons Pedas Ono Surono Terkait Rumahnya Digeledah KPK

Tessa mengatakan lokasi yang digeledah bukan hanya rumah La Nyalla. Namun, belum dirincikan lokasi mana saja yang digeledah.

"Ada (lokasi lain yang digeledah). Belum bisa dibuka (lokasinya)," katanya.

KPK diketahui menggeledah rumah La Nyalla Mattalitti di Surabaya. Penggeledahan terkait dengan perkara dana hibah di Jawa Timur.

"Benar. Penyidik sedang melakukan kegiatan Penggeledahan di Kota Surabaya, terkait penyidikan perkara dana hibah pokmas Jatim," kata. Jubir KPK Tessa Mahardhika dalam keterangannya, Senin (14/4).

Tessa belum menjelaskan rinci apa saja hasil penggeledahan tersebut. KPK akan memaparkan setelah penggeledahan selesai dilakukan.

"Untuk detil penjelasan lebih lanjut akan disampaikan setelah seluruh rangkaian kegiatan Penggeledahan selesai dilaksanakan," ucapnya.

KPK telah menetapkan 21 tersangka terkait dana hibah untuk kelompok masyarakat atau pokmas dari APBD Provinsi Jatim 2019-2022. 

Penetapan tersangka itu merupakan pengembangan dari perkara yang telah menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak.

"Kami sampaikan bahwa pada tanggal 5 Juli 2024 KPK menerbitkan sprindik terkait dugaan adanya TPK dalam pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat atau pokmas dari APBD Provinsi Jatim tahun anggaran 2019 sampai dengan 2022," kata Jubir KPK Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Jumat (12/7).

Tessa mengatakan total ada 21 tersangka yang ditetapkan KPK. Ke-21 tersangka itu terdiri atas empat tersangka penerima dan 17 tersangka pemberi.

KPK menyebutkan empat tersangka penerima merupakan penyelenggara negara. Sedangkan dari 17 tersangka pemberi, 15 orang merupakan pihak swasta dan 2 lainnya penyelenggara negara.