Kemnaker dan BGN Teken MoU Penyerapan Tenaga Kerja untuk Makan Bergizi Gratis

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Gizi Nasional menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang “Sinergi Program Bidang Ketenagakerjaan dalam Pemenuhan Gizi Nasional” sebagai komitmen dukungan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG). 

“Kemnaker tentu siap komitmen untuk support (MBG/Badan Gizi Nasional) karena prospek program MBG ini mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar,” kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengutip Antara pada Selasa.

Menaker Yassierli menegaskan bahwa adanya berbagai fasilitas seperti Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) dan Balai Pengembangan Kesempatan dan Perluasan Kerja (BPPK) maupun Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas dapat dioptimalkan dan difungsikan sebagai pusat edukasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Kemnaker memiliki fasilitas balai-balai yang dapat me-support pelatihan dan sertifikasi tenaga-tenaga yang terlibat. Kami yakin MBG bakal berjalan sukses apabila didukung oleh personal yang memiliki kompetensi standar,“ ujar dia.

Yassierli menambahkan jika sinergi itu diharapkan dapat memperkuat agenda pembangunan ketenagakerjaan yang inklusif, responsif terhadap isu gizi, serta mendukung terciptanya tenaga kerja sehat, produktif, dan kompetitif.

Di sisi lain, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, MBG merupakan program investasi SDM terbesar pemerintah yang memerlukan dukungan tenaga kerja yang masif.

Baca Juga

Prabowo Akui Hanya Indonesia Polri Urus Pertanian dan TNI Sering ke Sawah

Dengan target 30 ribu SPPG di seluruh Indonesia, MBG diperkirakan mampu menyerap atau menciptakan 1,5 juta lapangan pekerja langsung di sektor penyediaan makanan bergizi.

“Setiap SPPG itu ada tiga pegawai badan fungsional yakni kepala satuan pelayanan (satpel) pemenuhan gizi, ahli gizi dan ahli akuntansi serta para relawan bertugas memasak, memotong, membersihkan dengan total yang bekerja langsung 50 orang,” jelas Dadan.

Hingga bulan April 2025 ini, Dadan mengatakan sudah ada 1.072, artinya sudah ada 1.072 kepala SPPG, 1072 ahli gizi, 1072 ahli akuntansi yang sudah beroperasi. 

“Dampak MBG ini banyak ibu rumah tangga (40-45 tahun) yang sebelumnya tak berpenghasilan kini bisa memperoleh gaji Rp2juta per bulan dengan bekerja di SPPG,” lanjutnya

Keberadaan SPPG di seluruh Indonesia juga mampu menciptakan 15 wirausaha baru di sektor pangan.