KPK Kebut Bongkar Kasus Korupsi Anak Usaha Telkom Group

Robert meminta bantuan kepada Imran untuk mencari bantuan pembiayaan (financing) untuk proyek bisnis data center itu. 

Imran dan Afrian diduga sebagai makelar proyek tersebut.

Pada Januari 2017, melalui Imran dan Afrian, Robert melakukan penawaran agar Telkomsigma bisa mendanai pengadaan data center dimaksud. 

Direktur Human Capital & Finance PT SCC periode Januari 2013-Juni 2019 Bakhtiar Rosyidi menyetujui secara sepihak pendanaan itu, tanpa memberitahukan direksi lain maupun melakukan kajian analisa risiko. 

Para pihak sepakat membuat skema pembiayaan dengan underlaying pengadaan fiktif server dan storage system antara PT SCC dan PT PNB. 

Bakhtiar saat itu menjanjikan Rp 1,1 miliar sebagai fee untuk Imran dan Afrian yang bertindak sebagai makelar.

Baca Juga

Pengakuan Mencengangkan Istri Ono Surono Terkait Intimidasi hingga CCTV Usai Diperiksa KPK

Pembayaran uang ke PT PNB dilakukan melalui perusahaan penampung dana yakni PT Granary Reka Cipta (GRC) milik Tejo Suryo Laksono (TSL). 

Uang itu dibayarkan oleh PT SCC ke PT PNB dalam sembilan termin.

Persuratan terkait dengan proyek server dan storage system itu lalu dilakukan dengan cara backdate.  

Sumber pembayaran oleh PT SCC ke PT PNB itu berasal dari pinjaman perusahaan kepada Bank DBS dan BNI.

Transfer pertama yakni senilai Rp236,8 miliar ke rekening PT GRC selaku penampung dana.

Kemudian, uang di rekening PT GRC itu ditransfer ke PT PNB senilai Rp236,7 miliar. 

Uang ratusan miliar itu lalu diduga digunakan oleh Robert untuk membayar angsuran kepada PT SCC, membuka rekening deposito dan kepentingan pribadi.

Robert lalu menerima transferan lagi dari rekening PT PNB sebanyak tiga kali, yakni Rp21,7 miliar, Rp380 juta dan Rp26,9 miliar.  

Berdasarkan perhitungan BPKP, kasus pengadaan server dan storage di anak usaha Telkom Group itu merugikan keuangan negara lebih dari Rp280 miliar.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(hmd/lkf)