Ditjen AHU Sebut Tak Ikut Campur Konflik Dualisme HNSI

Untuk itu, Widodo mengatakan Ditjen AHU tidak bisa memaksakan kedua kubu untuk bersepakat atau bergabung menjadi satu kepengurusan HNSI.

"Jadi karena ada perbedaan ini kemudian, kami dari Ditjen AHU berusaha berkomunikasi kedua belah pihak, pada prinsipnya kedua belah pihak sepakat positif untuk sama-sama mensinergikan semua potensi sumber daya anggota HNSI ini dengan berbagai semangatnya yang luar biasa untuk sama-sama berkumpul dan membangun kepengurusan yang lebih kuat dan solid, dan hari ini kami hanya memfasilitasi pertemuan kedua belah pihak, dan kedua belah pihak telah menyampaikan semangatnya makanya kemudian kita tidak bisa memaksakan keduanya harus sepakat, tidak bisa," katanya.

Widodo menuturkan dari pertemuan itu juga kedua kubi bersepakat menggelar pertemuan kembali pada 13 Mei 2025. Baik Herman Herry dan Soemarjono akan sama-sama hadir untuk mendiskusikan persoalan yang ada.

"Mereka setelah berdialog secara kekeluargaan pingin nanti setelah 14 hari ke depan tepatnya 13 Mei 2025, Pak Sumarjono dan Pak Herman Herry beserta keluarga besar pengurusnya masing-masing melakukan silaturahmi, bisa kedua belah pihak bertemu, bisa mengundang Ditjen AHU terlibat di situ juga," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Sekjen HNSI Lidia Assegaf mengapresiasi kepada Ditjen AHU khususnya Menkum Supratman yang memfasilitasi pertemuan tersebut.

“Kami mengapresiasi langkah dari Dirjen AHU dan Menkum yang berinisiatif menjadi fasilitator dialog ini. Kami yakin bahwa HNSI dibawah kepemimpinan Bapak Herman Herry adalah organisasi yang sah dimata hukum dan sudah banyak melaksanakan program-program bagi nelayan dalam membantu Program Pemerintah dibawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo,” tuturnya.(lkf)

Baca Juga

Berangkat ke Tanah Suci, Timwas Haji DPR RI Awasi Pelayanan Haji