Prabowo Umumkan Hadiah May Day: Bentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional dan Satgas PHK

Jakarta, tvOnenews.com – Presiden Prabowo Subianto memberikan kejutan istimewa bagi kaum buruh Indonesia saat menyampaikan pidato kebangsaan dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025). 

Dalam pidatonya, Prabowo mengumumkan sejumlah langkah konkret yang diklaim sebagai “hadiah” untuk para pekerja.

“Saya ingin memberi hadiah kepada kaum buruh pada hari ini. Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan terdiri dari semua tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia,” ucap Prabowo di hadapan ratusan ribu massa buruh yang hadir.

Dewan ini, kata Prabowo, bertugas mempelajari kondisi buruh dan memberikan masukan langsung kepada presiden terkait perbaikan regulasi dan undang-undang yang dinilai tidak melindungi hak-hak pekerja.

Tak hanya itu, Prabowo juga merespons usulan tokoh-tokoh buruh nasional dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) PHK untuk mengawal isu pemutusan hubungan kerja.

Baca Juga

Prabowo Kumpulkan Menteri Bahas Energi, Bahlil Ungkap Rencana Dorong Biodiesel B50

“Kita akan segera membentuk Satgas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita di-PHK seenaknya. Bila perlu, tidak ragu-ragu, negara akan turun tangan,” tegasnya.

Langkah lain yang dipastikan segera dijalankan adalah pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang menurut laporan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad akan mulai dibahas minggu depan.

“Mudah-mudahan tidak lebih dari tiga bulan undang-undang ini akan kita bereskan,” ucap Prabowo optimis.

Menanggapi usulan dari Ketua Umum KASBI Jumhur Hidayat, Prabowo juga berjanji mempercepat pembentukan regulasi untuk melindungi pekerja sektor kelautan.

Presiden juga menyinggung soal sistem kerja outsourcing dan berkomitmen mencari solusi terbaik agar sistem ini dapat dihapuskan tanpa mengganggu iklim investasi.

“Saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional bagaimana caranya secepat-cepatnya menghapus outsourcing. Tapi kita juga harus realistis, kita juga harus menjaga kepentingan para investor. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja,” ujarnya. (agr/nsi)