Kapal Tongkang Kerap Alami Tabarakan di Jembatan Mahakam, Pengamat Bongkap Penyebabnya

Hakeng menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga yang lebih responsif.

Oleh karena itu, pemerintah perlu menyusun insentif atau bantuan langsung bagi masyarakat dan pelaku usaha yang terdampak, agar stabilitas sosial tetap terjaga dan proses pemulihan tidak terganggu oleh resistensi sosial. 

“Maka reformasi tata kelola pelayaran sungai dan infrastruktur pendukung harus diarahkan pada integrasi data dan pemantauan teknologi. Penempatan alat bantu navigasi seperti lampu, radar, dan kamera pemantau harus diperkuat untuk meminimalkan potensi kecelakaan,” katanya.

Hakeng mengingatkan insiden tabrakan kapal tongkang dengan Jembatan Mahakam adalah momentum penting untuk mereformasi cara kita memandang infrastruktur strategis. 

Tidak cukup hanya membangun jembatan yang kokoh, tetapi juga perlu membangun sistem protektif, tata kelola yang adaptif, dan mekanisme kolaboratif lintas sektor. 

“Keselamatan dan keberlanjutan bukanlah dua kutub yang bertentangan, melainkan dua pilar yang harus disatukan dalam kebijakan publik. Dengan merancang solusi berbasis teknologi, regulasi yang adil, serta koordinasi yang tangguh, Indonesia bisa menjaga alur logistiknya tetap lancar, infrastrukturnya tetap aman, dan kepercayaan publik terhadap negara tetap terjaga,” pungkasnya. (raa)

Baca Juga

Kemenhub Lakukan Perombakan Jabatan Upaya Ciptakan Pemerintahan yang Profesional