DPRD DKI Minta PAM Jaya Perbaiki Sejumlah Aspek Jika Ingin IPO

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mengatakan jika PAM Jaya serius ingin melakukan Initial Public Offering (IPO) atau penawaran umum saham perdana, ada sejumlah langkah dan persyaratan yang harus dipenuhi.

"Ada banyak aspek yang harus dipertimbangkan secara komprehensif, mulai dari regulasi, tata kelola, hingga sensitivitas publik terhadap sektor pelayanan air bersih," kata Kenneth di Jakarta, mengutip Antara pada Senin.

Bang Kent sapaan akrabnya mengatakan bahwa apa yang sudah dikatakan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo tidak mau terburu-buru dalam IPO ini merupakan langkah yang tepat.

Sebab, kata dia, langkah untuk menuju IPO ini seharusnya jangan dilakukan secara terburu-buru dan harus didasarkan dengan kajian yang mendalam dan matang.

"Beliau ini adalah orang yang cukup teliti dan sangat detil. Jadi Jajaran Direksi PAM Jaya harus bisa mempertimbangkan berbagai opsi pembiayaan pembangunan selain daripada IPO, seperti obligasi daerah atau yang lainnya," ujarnya.

Pasalnya sampai saat ini, Kent mengakui masih banyak laporan dari masyarakat Jakarta terkait buruknya pelayanan dari PAM Jaya, sebagai salah satu contoh di wilayah Jakarta Barat, dengan permasalahan air yang sering tidak keluar serta kerap terjadi gangguan.

Baca Juga

Saat Jakarta Tak Lagi Menarik Bagi Pendatang Baru, Jumlahnya Turun dalam 2 Tahun Terakhir

Untuk bisa IPO, kata Kent, PAM Jaya harus memenuhi standar transparansi dan tata kelola perusahaan (GCG) yang tinggi. Ini mencakup audit keuangan, pembenahan sistem internal dan eksternal, serta keterbukaan informasi yang selama ini belum menjadi budaya di banyak BUMD Jakarta.

"Di wilayah Jakarta Barat banyak sekali air PAM yang tidak keluar, Jadi kalau mau melaksanakan IPO tolong hindari hal-hal seperti ini, karena itu akan bisa menjadi penilaian negatif dari pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," jelasnya.

Selain itu, lanjut dia, cakupan layanan air bersih PAM Jaya yang masih belum mencapai 100 persen juga harus dipertimbangkan, warga di daerah lain di Jakarta juga masih bergantung pada air tanah atau air isi ulang.

"Hal-hal seperti inilah yang di khawatirkan akan menjadi hambatan Perumda PAM Jaya untuk menuju IPO," beber dia.

Kent yang mempunyai Sertifikasi Ahli Certified Investment Banker (CIB) yang mampu menangani IPO hingga merger serta akuisisi mengatakan bahwa IPO itu bukan hanya soal kuat modal, tapi soal kredibilitas.

Investor akan melihat kinerja, laporan keuangan, dan risiko politik di balik perusahaan. 

Jadi, Untuk bisa IPO ini OJK tidak akan bisa di atur-atur, mereka akan secara objektif melihat dari parameter-parameter kepuasan pelanggan dan hal lainnya, karena PAM ini sifat dasarnya servis.

"Sebagai contoh, misal kalau dia random menyebarkan quisioner kepada masyarakat Jakarta terkait pelayanan dari PAM Jaya dan banyak keluhan dari masyarakat Jakarta, itu akan menjadi hambatan untuk mengarah ke IPO. Jadi dinamika yang seperti ini harus benar benar diperhatikan," jelasnya.

Lalu, sambung Kent, tarif air PAM Jaya dianggap tidak merata dan tidak selalu mencerminkan daya beli masyarakat. Ada tantangan dalam menyeimbangkan antara biaya operasional, subsidi, dan akses air bagi masyarakat miskin.

Karena masih ada masyarakat yang kurang paham manfaat dari air perpipaan, dan lebih memilih air tanah karena kebiasaan atau persepsi biaya lebih murah.

"Jadi perlu edukasi publik secara masif dan intens agar transisi ke air perpipaan ini bisa berjalan mulus. IPO adalah opsi, bukan satu-satunya jalan. Yang terpenting adalah, pelayanan kepada masyarakat tetap harus menjadi prioritas utama," tutupnya.(ant/ree)