News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Ucapan Dedi Mulyadi Bikin PDIP Emosi Walk Out di Paripurna, Mantan Bupati Purwakarta Itu..

Fraksi PDI Perjuangan walk out saat rapat paripurna yang beragendakan pandangan umum fraksi terhadap dua rancangan peraturan daerah (raperda), Jumat (16/5/2025).
Sabtu, 17 Mei 2025 - 19:12 WIB
Dedi Mulyadi
Sumber :
  • Antara

Jakarta, tvOnenews.com - Fraksi PDI Perjuangan walk out saat rapat paripurna yang beragendakan pandangan umum fraksi terhadap dua rancangan peraturan daerah (raperda), Jumat (16/5/2025).

Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Memo Hermawan, mengatakan sedang menjaga marwah Lembaga DPRD Jabar, bukan kepentingan fraksi, makanya mereka meninggalkan rapat.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Sebab, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi sempat melontarkan pernyataan bahwa dirinya tidak lagi membutuhkan DPRD, satu di antaranya ketika Musrenbang di Kota Cirebon beberapa waktu lalu.

Lantas seperti apa pernyataan Dedi yang memicu polemik itu?

Dikutip dari akun YouTube Bappeda Jabar ketika Musrenbang, dalam pidatonya, Dedi menyatakan apa yang diletakkan ada yang harus terorkestrasi dan ada yang harus dilakukan sendiri.

Dedi menjelaskan hal yang harus dilakukan sendiri misalnya membongkar bangunan di pinggir sungai yang menyalahi aturan. Menurutnya, hal itu tidak harus didiskusikan dengan DPRD karena di situ ada konstituennya.

"Kebayang kalau saya diskusi dulu sama DPRD, tidak akan pernah terbongkar. Diskusinya tidak akan berhari-hari, nanti aspirasinya berkembang. Bangunan tidak dibongkar, ribut tidak berhenti. Maka itu saya pilih bongkar sendiri. Kenapa agar bapak (anggota dprd) tidak cacat, agar bapak tidak pusing menghadapi konstituen," kata Dedi.

Kemudian, Dedi mencontohkan hal yang harus terorkestrasi dengan pihak lainnya termasuk DPRD yaitu, tentang anggaran. Walaupun tidak seluruh anggaran harus terorkestrasi, asalkan diberi otoritas dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Tapi ada hal yang harus terorkestrasi, apa itu, anggaran. Kemudian ada anggaran yang tidak terorkestrasi, apa itu, penggeseran anggaran. Karena saya diberi otoritas oleh Pak Mendagri, Pak Dedi lakukan percepatan, bikin perencanaan yang cepat, karena Pak Dedi harus menyongsong perubahan dengan cepat," ujarnya.

"Tetapi nanti ada lagi yang dibicarakan secara bersama. Nanti perubahan anggaran, nanti APBD 2026, itu akan saya lakukan lagi," kata dia menambahkan.

Dedi mengaku ia tidak pernah berpikir mengenai anggaran ketika melakukan tugas-tugasnya sebagai gubernur. Sebab, ia menyakini rezeki itu akan mengikuti, ketika bekerja dengan baik.

"Kalau saya bergerak saya tidak pernah berpikir anggaran. Yang penting harus berjalan, yang penting harus terlaksana. Duit mah nuturkeun (uang akan mengikuti), rejeki mah nuturkeun (rezeki akan mengikuti) karena saya punya keyakinan memimpin tidak harus selalu ada duit," kata dia.

Dedi menambahkan dulu para raja tidak pernah menyusun APBD, bahkan VOC tidak pernah meminta persetujuan DPR untuk membangun gedung negara di Cirebon. Namun, hasil dari pembangunan para raja dan kelompok dagang masih bagus hingga saat ini.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Para raja dulu tidak menyusun APBD. VOC itu membangun gedung negara di Cirebon ini tidak ada itu persetujuan DPR-nya. (Hasilnya) Bagus. Yang ada persetujuan DPR-nya, kita sudah beberapa kali (membangun) SD geurarugrug (juga pada runtuh)," ucapnya.

"Kenapa itu terjadi? Karena kita kolaborasi hanya dimaknai oleh berkumpul bersama untuk memutuskan bukan rasa dan cinta," katanya. (ant/ebs)

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

KPK Koordinasi Dengan Tim Internal Terkait Adanya Dugaan Intimidasi Saksi Kasus Ijon Proyek Bekasi

KPK Koordinasi Dengan Tim Internal Terkait Adanya Dugaan Intimidasi Saksi Kasus Ijon Proyek Bekasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkoordinasi dengan tim internal terkait adanya dugaan intimidasi terhadap saksi kasus suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi.
Perkuat Peran Dai dalam Pembangunan Perbatasan, BNPP Tegaskan RI Tidak Membangun Tembok: Tapi Kesejahteraan

Perkuat Peran Dai dalam Pembangunan Perbatasan, BNPP Tegaskan RI Tidak Membangun Tembok: Tapi Kesejahteraan

Bersama Dai, arah pembangunan perbatasan ke depan ditujukan untuk mengubah citra wilayah perbatasan dari daerah tertinggal menjadi beranda depan negara yang maju, damai, dan sejahtera.
Kejati Jakarta Geledah Kantor Kementerian PU Terkait Dugaan Korupsi Kegiatan Tahun 2023-2024, Sita Dokumen Hingga Perangkat Elektronik

Kejati Jakarta Geledah Kantor Kementerian PU Terkait Dugaan Korupsi Kegiatan Tahun 2023-2024, Sita Dokumen Hingga Perangkat Elektronik

Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta geledah beberapa ruangan di kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Senin (9/4).
Kejagung Tetapkan Tujuh Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Minyak Mentah dan Produk Kilang Petral Periode 2008-2015

Kejagung Tetapkan Tujuh Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Minyak Mentah dan Produk Kilang Petral Periode 2008-2015

Tim Direktorat Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung menetapkan sebanyak tujuh tersangka dalam kasus dugaan pengadaan minyak mentah dan produk kilang pada Petral pada periode 2008-2015, pada Kamis (9/4).
Untuk Pertama Kalinya Jakarta Pertamina Enduro Tumbangkan Gresik Phonska, Sabet Juara di Final Four Proliga 2026 Putaran Pertama

Untuk Pertama Kalinya Jakarta Pertamina Enduro Tumbangkan Gresik Phonska, Sabet Juara di Final Four Proliga 2026 Putaran Pertama

Jakarta Pertamina Enduro akhirnya berhasil menaklukkan rival kuatnya, Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia, di final four Proliga 2026. Untuk pertama kalinya JPE
Manajer Denada Ungkap 3 Fakta Terbaru soal Ressa Rosano, Hoaks hingga Gugatan Belum Dicabut

Manajer Denada Ungkap 3 Fakta Terbaru soal Ressa Rosano, Hoaks hingga Gugatan Belum Dicabut

Manajer Denada ungkap 3 fakta terbaru soal Ressa Rosano, mulai dari hoaks, gugatan belum dicabut, hingga fokus pada proses perdamaian kedua pihak.

Trending

Buntut Penonaktifan Kepala Samsat Soekarno-Hatta, Dedi Mulyadi Instruksikan Investigasi Penyebab Surat Edarannya Diabaikan

Buntut Penonaktifan Kepala Samsat Soekarno-Hatta, Dedi Mulyadi Instruksikan Investigasi Penyebab Surat Edarannya Diabaikan

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menginstruksikan Inspektorat serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk mengusut tuntas penyebab mandeknya implementasi kebijakan baru.
Pemain Timnas Resmi Kembali jadi Warga Negara Belanda setelah Terseret Kasus Paspor di Eredivisie, Dijadwalkan Bermain Lagi Pekan Ini

Pemain Timnas Resmi Kembali jadi Warga Negara Belanda setelah Terseret Kasus Paspor di Eredivisie, Dijadwalkan Bermain Lagi Pekan Ini

Seorang pemain Timnas kembali menjadi warga negara Belanda setelah terseret konflik paspor di Eredvisie. Penyerang Heerenveen itu akan kembali bermain pekan ini
Pemain Naturalisasi Timnas Berbondong-bondong kembali Jadi Warga Negara Belanda setelah Tersangkut Polemik Paspor di Liga Belanda, Siapa Saja?

Pemain Naturalisasi Timnas Berbondong-bondong kembali Jadi Warga Negara Belanda setelah Tersangkut Polemik Paspor di Liga Belanda, Siapa Saja?

Pemain naturalisasi timnas berbondong-bondong kembali jadi Warga Negara Belanda setelah kasus paspor meledak di Liga Belanda dalam beberapa pekan terakhir.
Dedi Mulyadi Umumkan Kabar Baik untuk Seluruh Sopir Angkot di Jawa Barat, Ada Program Kredit Angkot Listrik Tanpa DP

Dedi Mulyadi Umumkan Kabar Baik untuk Seluruh Sopir Angkot di Jawa Barat, Ada Program Kredit Angkot Listrik Tanpa DP

Gubernur Dedi Mulyadi menjelaskan, bahwa saat ini dirinya sedang menggodok program kredit angkot listrik yang bisa diikuti oleh para sopir angkot di Jawa Barat.
Media Vietnam Soroti Proses Calon Naturalisasi Timnas Indonesia Luke Vickery: Generasi Baru dengan Pengalaman A-League

Media Vietnam Soroti Proses Calon Naturalisasi Timnas Indonesia Luke Vickery: Generasi Baru dengan Pengalaman A-League

Salah satu nama yang akhir-akhir ini santer dikabarkan akan menjadi pemain naturalisasi dan amunisi baru John Herdman di Timnas Indonesia adalah Luke Vickery.
Profil Ida Hamidah Kepala Samsat Soekarno-Hatta yang Dicopot Dedi Mulyadi, Ternyata Punya Prestasi Mentereng

Profil Ida Hamidah Kepala Samsat Soekarno-Hatta yang Dicopot Dedi Mulyadi, Ternyata Punya Prestasi Mentereng

Siapa sosok Kepala Samsat Soekarno-Hatta, Kota Bandung yang dinonaktifkan sementara oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi? Simak profil Ida Hamidah berikut ini.
Media Vietnam Sebut Timnas Indonesia Tak Bakal Bisa Kalahkan The Golden Warriors di Piala AFF 2026

Media Vietnam Sebut Timnas Indonesia Tak Bakal Bisa Kalahkan The Golden Warriors di Piala AFF 2026

Kondisi Timnas Indonesia yang diprediksi akan tanpa kekuatan penuh di Piala AFF 2026, dinilaiĀ oleh media Vietnam sebagai angin segar bagi skuad Kim Sang-sik.
Selengkapnya

Viral