Pemerintah China Menyayangkan Sanksi Uni Eropa dan Inggris Terhadap Rusia

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah China menyayangkan sanksi sepihak yang dijatuhkan Uni Eropa dan Inggris terhadap Rusia serta sejumlah perusahaan Tiongkok, yang dikaitkan dengan sikap Presiden Vladimir Putin yang enggan melakukan gencatan senjata dengan Ukraina.

"Kami menyesalkan dan dengan tegas menentang sanksi Eropa yang tidak dapat dibenarkan tersebut terhadap perusahaan China," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning mengutp Antara pada Kamis.

Uni Eropa (EU) dan Inggris mengumumkan sanksi baru terhadap Rusia pada Selasa (20/5), sehari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin meski pembicaraan itu tidak menghasilkan komitmen untuk gencatan senjata di Ukraina.

China, kata Mao Ning, menentang sanksi sepihak yang tidak memiliki dasar hukum internasional atau otorisasi Dewan Keamanan PBB.

"Terkait krisis Ukraina, China berkomitmen untuk mendorong perundingan perdamaian. China tidak pernah menyediakan senjata mematikan bagi pihak-pihak yang berkonflik dan secara ketat mengontrol ekspor barang-barang dengan fungsi ganda," ungkap Mao Ning.

Hubungan dan kerja sama antara perusahaan Tiongkok dan Rusia disebut Mao Ning adalah relasi nomal dan tidak boleh terganggu atau terpengaruh.

Baca Juga

Jutaan Warga AS Tuntut Presiden Mundur, Robert De Niro Ikut Demo "No Kings" Sebut Trump Ancaman Demokrasi

"Sebagian besar negara, termasuk negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat, juga terus berdagang dengan Rusia. Negara-negara di Eropa harus berhenti menggunakan standar ganda dalam perdagangan dan kerja sama ekonomi dengan Rusia dan merugikan kepentingan sah perusahaan-perusahaan China," tegasnya.

Mao Ning pun mengungkapkan China akan melakukan apa pun yang diperlukan untuk dengan tegas mempertahankan hak dan kepentingan sahnya.

Sanksi terbaru Inggris menargetkan 14 anggota Badan Desain Sosial (SDA) lainnya, yang melaksanakan operasi informasi yang didanai Kremlin yang dirancang untuk melemahkan kedaulatan, demokrasi, dan supremasi hukum di Ukraina dan di seluruh dunia.

Sanksi juga menargetkan 46 lembaga keuangan yang membantu upaya Rusia untuk menghindari sanksi, serta Bursa Mata Uang St. Petersburg, dan Badan Penjamin Simpanan Rusia yang mengasuransikan bank-bank Rusia agar semakin mengisolasi ekonomi Rusia dan mengganggu aliran pendapatan Rusia.

Inggris juga akan memberikan sanksi kepada 18 kapal lagi dalam "armada bayangan" yang membawa minyak Rusia, bersama dengan para pendukung armada tersebut.

Sanksi juga termasuk John Michael Ormerod, warga negara Inggris yang membeli kapal untuk armada bayangan Rusia, dan 2 kapten tanker armada bayangan Rusia.

Inggris dan Uni Eropa juga memperketat Batas Harga Minyak yang membatasi harga untuk dikenakan Rusia terhadap minyaknya jika diangkut menggunakan layanan G7 seperti asuransi dan logistik.

Ada kemungkinan pengurangan batas harga minyak mentah sebesar 60 dolar AS, dengan tujuan menurunkan batas mendekati biaya produksi dan menyerang Putin atas pendapatan minyaknya.

Sanksi diumumkan pada Sabtu (17/5), setelah Rusia menembakkan 273 pesawat nirawak ke kota-kota Ukraina dan menjadi serangan pesawat nirawak terbesar dalam perang yang terjadi sejak 2022 itu. Salah satu serangan yaitu terhadap sebuah bus di Sumy menewaskan 9 warga sipil.

Sanksi kali ini bertujuan untuk mengganggu rantai pasokan sistem senjata mematikan Rusia, termasuk rudal Iskander. Rusia disebut menggunakan beberapa jenis senjata termasuk rudal Iskander yang merengut nyawa penduduk sipil.

Sanksi Inggris dan Uni Eropa selama ini disebut telah berdampak buruk pada ekonomi Rusia. PDB Rusia menyusut pada kuartal pertama 2025 dan ekonomi nonpertahanan telah mengalami resesi selama beberapa waktu.

Pengeluaran untuk keamanan dan pertahanan saat ini lebih dari 40 persen anggaran federal, dan Presiden Putin harus menaikkan pajak dan memangkas pengeluaran sosial untuk melanjutkan perang.

Rusia dan Ukraina menggelar pembicaraan langsung pertama mereka dalam lebih dari tiga tahun konflik, pada Jumat (16/5) atas perintah Trump, tetapi gagal menyetujui gencatan senjata setelah Moskow mengajukan persyaratan yang oleh anggota delegasi Ukraina disebut "tidak dapat diterima".

Ukraina mengatakan siap untuk gencatan senjata segera sesuai usulan Trump, sementara Rusia mengatakan ingin perundingan terlebih dahulu.

Uni Eropa menganggap sikap Rusia itu mengisyaratkan Presiden Putin belum ingin mengakhiri perang yang telah berlangsung sejak 2022 itu.(ant/ree)