Kementerian HAM Jabar Finalkan Rekomendasi Kasus Perkosaan oleh Oknum Dokter PPDS di RSHS

Jakarta, tvOnenews.com - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian HAM Jawa Barat segera finalkan rekomendasi atas kasus kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh oknum dokter PPDS di RSHS Bandung.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan Ombudsman Jabar, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Dinas Kesehatan Jabar.

Hal itu diungkap langsung oleh Kepala Kanwil Kementerian HAM Jabar Hasbullah Fudail di Bandung, Jumat (23/5/2025).

"Dalam waktu dekat Kementerian HAM Jabar akan segera memfinalkan rekomendasi kasus RSHS atas koordinasi dengan berbagai pihak," katanya. 

Hasbullah menjelaskan selain telah menindaklanjuti kasus ini, pihaknya juga telah meninaklanuti kasus terkait oknum dokter lainnya di Jawa Barat.

Ombudsman telah menerima dan menindaklanjuti laporan mengenai dugaan malaadministrasi dalam pelayanan publik, melakukan pemeriksaan, dan memberikan rekomendasi perbaikan.

Baca Juga

Buntut Viralnya Sidak Ombudsman di Lapas Cibinong, Menimipas: Ini Kesempatan Sangat Baik untuk Lakukan Penertiban

"Dari hasil pertemuan dengan Ombudsman Perwakilan Jawa Barat terdapat informasi, data-data dan fakta yang baru yang saling melengkapi dan sangat berguna serta menjadi rujukan dalam pembuatan analisis serta rekomendasi penanganan. Seluruh data, informasi dan fakta yang didapatkan dari Ombudsman Jawa Barat dihimpun Kanwil Kementerian HAM sebagai bentuk kolaborasi penanganan kasus," kata dia.

Selanjutnya akan dilakukan penghimpunan data, informasi dan fakta dari pihak pihak lainnya agar dapat menghasilkan analisa, rekomendasi dan solusi dalam penanganan dugaan pelanggaran HAM untuk selanjutnya dilaporkan pada Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM.

Dalam koordinasi dengan IDI Jawa Barat, kata Hasbullah, bertujuan untuk mengetahui pandangan dan kewenangan mereka sebagai bahan informasi dalam merumuskan sebuah rekomendasi untuk kepentingan pihak-pihak terkait, khususnya pada kasus kekerasan seksual yang sudah terjadi.

"Ini dalam rangka membangun kolaborasi dan sinergi untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip HAM melalui kegiatan sosialisasi dan penguatan HAM kepada profesi Dokter ke depan, yang juga memiliki peran penting sebagai pelayan HAM kepada masyarakat terutama hak atas kesehatan, berperan melindungi dan memastikan pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai prosedur dan kode etik, serta pelayanan yang layak," katanya.

IDI Jabar sangat mengapresiasi langkah Kanwil HAM Jabar yang telah turun langsung mengawal kasus kekerasan seksual oleh dokter PPDS di RSHS Bandung, maupun pelecehan seksual oleh dokter kandungan di Garut.

IDI, lanjut dia, sudah melakukan upaya pengumpulan informasi dan berkoordinasi dengan KKI beserta Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. 

Kemudian menyampaikan bahwa status keanggotaan dan pemberian advokasi serta izin dokter yang bersangkutan sudah dicabut oleh Kemenkes.

"Atas kasus ini, tentunya ke depan IDI akan melakukan upaya-upaya pengawasan dan pembinaan yang lebih intens dalam menjaga kode etik profesi dokter terutama kepada anggota IDI, dan harapannya Kanwil HAM Jabar dapat ikut berperan dalam memberikan penguatan HAM nantinya," ucapnya.(ant)