Letjen TNI Djaka Budi Utama Jabat Dirjen Bea Cukai, Gerindra: Hak Prerogatif Presiden

Jakarta, tvOnenews.com - Partai Gerindra, Ahmad Muzani buka suara terkait dilantiknya Letjen TNI Djaka Budhi Utama sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Pelantikan Djaka diketahui menuai kritik lantaran sarat akan konflik kepentingan karena kedekatannya dengan Presiden RI Prabowo Subianto.

Tak hanya itu, Djaka diketahui pernah menjadi bagian dari Tim Mawar bersama Prabowo pada masa pemerintahan Presiden ke-2 RI Soeharto lalu.

Menanggapi hal ini, Muzani menegaskan bahwa keputusan Djaka menjadi Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu adalah hak prerogatif presiden.

“Saya kira pertimbangan itu tentu saja itu hak prerogatif presiden melalui Kementerian Keuangan untuk menunjuk siapa dan apa harapannya,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat (23/5/2025).

Ketua MPR RI itu menilai penunjukan Djaka bukan karena alasan kedekatan, melainkan karena kemampuannya. 

Baca Juga

Menlu Ungkap Pembahasan Prabowo dan PM Takaichi di Jepang, Salah Satunya Soal Perang Iran

“Saya kira pertimbangan presiden adalah kemampuan yang bersangkutan bisa menggalang ataupun memaksimalkan penerimaan negara,” jelas Muzani.

Untuk itu, Muzani mengatakan Prabowo tentu memiliki harapan dengan dilantiknya Djaka, akan mampu memberikan manfaat yang lebih besar untuk penerimaan negara.

“Tapi presiden berharap penunjukkan Dirjen Pajak dan Bea Cukai yang baru bisa memberikan benefit yang lebih besar bagi sektor penerimaan negara, yang selama ini dianggap masih memiliki potensi bisa melonjak dari kedua sektor tersebut, Perpajakan dan Bea Cukai,” pungkasnya. (saa/raa)