Tolak Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto, Aktivis 98: Sejarah Tak Boleh Dibelokan
- Istimewa
Jakarta, tvOnenews.com - Sejumlah kelompok aktivis reformasi 1998 menyatakan penolakan tegas terhadap wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden RI ke-2 Soeharto.
Pernyataan sikap ini disampaikan oleh aktivis 98 UIN Syahid Jakarta Wanto Sugito dalam deklarasi bersama bertajuk 'Aktivis 98 Calling: Tolak Gelar Pahlawan untuk Soeharto'.
Kelompok yang tergabung dalam aliansi ini meliputi Repdem, Pena 98, Barikade 98, FK ’98, Gerak 98, dan Perhimpunan Aktivis 98.
Mereka didukung oleh elemen masyarakat sipil, buruh, mahasiswa, serta korban pelanggaran HAM era orde baru.
“Soeharto bukan pahlawan. Ia adalah simbol kekuasaan represif dan pelanggaran hak asasi manusia,” kata Ketua Umum Repdem, Wanto Sugito, Jakarta, Sabtu (24/5/2025).
Wanto menegaskan upaya pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto sebagai bentuk penghinaan terhadap para korban dan pengkhianatan terhadap semangat reformasi.
"Sejarah tak boleh dibelokkan. Luka rakyat tak boleh dikubur diam-diam. Hanya satu kata, Lawan!," tegasnya.
Pihaknya pun mencatat sejumlah peristiwa kelam selama Soeharto berkuasa lebih dari tiga dekade antara lain:
- Pembantaian massal pasca-1965 yang menewaskan ratusan ribu jiwa.
- Tragedi Tanjung Priok (1984) dan Talangsari (1989).
- Pembunuhan aktivis buruh Marsinah (1993).
- Penggusuran paksa warga Kedung Ombo.
- Penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1997–1998.
- Penembakan mahasiswa dalam Peristiwa Trisakti dan Semanggi.
- Pembungkaman pers dan pelarangan partai oposisi.
- Kasus Kudatuli (27 Juli 1996).
- Operasi Petrus (1982–1985) yang diduga menewaskan lebih dari 10.000 orang.
Pihaknya pun turut menyampaikan 5 poin tuntutan yakni:
1. Menolak keras pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.
2. Menuntut negara menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM berat masa Orde Baru.
3. Mendesak Pemerintah untuk menjaga integritas proses pemberian gelar.
4. Mengajak publik untuk terus mengedukasi generasi muda tentang sejarah kelam Orde Baru.
5. Menyerukan perlawanan terhadap narasi pahlawan palsu yang memutihkan pelanggaran HAM. (raa)
Load more