Dukung Program Pemerintahan Prabowo-Gibran, PPUMI Tandatangani MoU dengan Badan Gizi Nasional di Bursa Efek Indonesia

Jakarta, tvOnenews.com - Pemberdayaan Perempuan UMKM Indonesia (PPUMI) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-III.

Sekaligus menjadi ajang peluncuran serta penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemberdayaan Perempuan UMKM Indonesia (PPUMI) dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mendukung Program Unggulan Pemerintah yaitu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan pada 26-28 Mei 2025 di dua tempat yaitu Hotel Millennium Jakarta dan Main Hall Bursa Efek Indonesia Jakarta.

Diantara fokus MoU PPUMI-BGN adalah pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) - Badan Gizi Nasional (BGN).

Acara ini mengusung tema "Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis", sejalan dengan upaya mendukung program prioritas nasional di bidang pemenuhan gizi masyarakat.

Penandatanganan MoU ini menjadi tonggak penting dalam sinergi antara PPUMI dan BGN, untuk memperkuat peran SPPG dalam mendukung kualitas gizi masyarakat Indonesia, khususnya bagi anak-anak sekolah dan Ibu hamil serta anak stunting.

Kegiatan ini turut mendapat dukungan penuh dari Bank Indonesia (BI) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Baca Juga

Gibran Desak DPR Segera Sahkan RUU Perampasan Aset: Lebih 90 Persen Uang Korupsi Menguap

Rakernas ini bertujuan untuk: pertama, menyelaraskan pemahaman pemangku kepentingan terkait peran dan fungsi SPPG.

Kedua, membahas panduan teknis operasional SPPG sesuai standar BGN. Ketiga, mengidentifikasi tantangan serta solusi penguatan SPPG di pusat dan daerah. Keempat, menyusun rencana aksi nasional untuk penguatan dan implementasi SPPG di lapangan.

Sebagai lembaga yang memiliki mandat dalam kebijakan nasional di bidang gizi, BGN mendorong pembentukan SPPG sebagai unit layanan gizi yang terintegrasi, berbasis data, dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara sistematis.

Ketua Umum PPUMI, Dr. Hj. Munifah Syanwani, M.Si, menyampaikan rasa bangganya atas pencapaian ini.

Dia menjelaskan bahwa PPUMI merupakan organisasi perempuan pertama yang melakukan MoU secara nasional adalah PPUMI.

“Ini adalah bukti nyata komitmen kami dalam meningkatkan kualitas gizi anak sekolah, ibu hamil dan anak yang berpotensi stunting melalui peran aktif perempuan di seluruh Indonesia, khususnya para perempuan di PPUMI dengan jaringan 38 Provinsi di Indonesia ini,” ujar dia dalam keterangannya, Kamis (19/5/2025).

Munifah menambahkan, melalui Rakernas ini, PPUMI menegaskan posisinya sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing, dimulai dari pemenuhan gizi yang merata dan berkelanjutan.

Dukungan positif juga datang dari dunia keuangan, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Jefrey Hendrik mengungkapkan apresiasinya atas inisiatif PPUMI.

“Program Makan Bergizi Gratis ini luar biasa dan menjadi inspirasi bagi kami. Seluruh elemen bangsa harus bergotong-royong mendukung program ini,” ungkapnya.

Senada, Direktur Eksekutif Bank Indonesia Anastuti, menilai luasnya jaringan anggota PPUMI memberi potensi besar dalam pemerataan program.

“Dengan anggota PPUMI yang tersebar di seluruh Indonesia, cakupan program Makan Bergizi Gratis akan semakin luas dan menjangkau lebih banyak anak-anak di daerah,” ucapnya.

Adapun, anak yang tidak sarapan dapat mengalami berbagai dampak negatif, seperti sulit berkonsentrasi saat belajar, menurunnya daya ingat, mudah merasa lelah, dan bahkan dapat mempengaruhi pertumbuhan dan status gizi anak.

"40 persen anak-anak berangkat ke sekolah belum sarapan. Ini disebabkan beberapa hal yang salasatu diantaranya adalah bapak ibunya sibuk bekerja tidak sempat menyiapkan makan pada anaknya. Faktor yang paling banyak adalah bapak ibunya tidak punya apa-apa untuk diberikan makan pada anak-anaknya, sehingga anak yang tadi lapar berangkat ke sekolah, tidak bisa menimba ilmu dengan fokus dan konsentrasi karena lapar,” jelas Direktur Kemitraan Badan Gizi Nasional M. Rizal masih dalam Rakernas PPUMI.

Saat ini realisasi penggunaan dana MBG telah menjangkau penerima manfaat di antaranya pra Sekolah Dasar, SD, SMP, SMA, Pondok Pesantren, SLB, balita dan ibu hamil.

Jumlah total penerima hingga 21 Mei 2025 sebanyak 3,97 juta orang.

Sementara itu, jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi sebanyak 1.386.

“50 triliun sudah cukup kemudian akan terbentuk 30.000 SPPG dengan Insya Allah sasaran 82,9 juta penerima manfaat” ungkap M. Rizal lagi.

Kegiatan ini menjadi langkah awal yang strategis dalam mewujudkan SPPG sebagai garda terdepan pelayanan gizi di Indonesia guna menumbuh kembangkan generasi anak bangsa yang berkualitas di masa depan.

Dengan penguatan kelembagaan dan tata kelola secara baik dan benar, SPPG diharapkan mampu mendukung tujuan nasional dalam mengentaskan stunting dan peningkatan status gizi masyarakat secara berkelanjutan.(lkf)