Heboh Dugaan Gratifikasi Pejabat Kementerian yang Minta Uang ke Anak Buah, Menteri PU Minta Jangan Ada Ditutupi

Jakarta, tvOnenews.com – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menegaskan pentingnya penyelesaian segera atas dugaan kasus gratifikasi di Sekretariat Jenderal Kementerian PU. Dalam pernyataan tegasnya, Dody mendorong agar segala proses dilakukan secara transparan, tanpa ada yang ditutup-tutupi.

"Jangan ada yang ditutup-tutupi. Kalau ada yang ditutup-tutupi, saya takut memberi sinyal yang salah kepada Presiden. Saya hanya mendorong agar semuanya berjalan terbuka dan cepat," ujar Dody usai membuka kegiatan Creative Infrastructure Financing Day 2025 (CreatIFF) di Gedung Auditorium Kementerian PU, Selasa (3/6/2025).

Dody menyampaikan bahwa dirinya telah memanggil Inspektur Jenderal (Irjen) PU, Kepala Biro Hukum PU, dan Inspektur VI PU untuk membahas perkembangan kasus ini. "Pak Irjen sudah menginformasikan. Semalam saya panggil untuk mendengar update-nya. Rupiah dan dolarnya masih berada di Irjen, dan mereka meminta arahan dari saya. Saya bilang, kalau begitu, ya langsung saja diserahkan ke KPK," jelas Dody.

Menurut Dody, penyelesaian kasus ini sejalan dengan arahan Presiden yang menekankan pentingnya bersih-bersih di tubuh pemerintahan. "Presiden berkali-kali menyebutkan, pejabat yang tidak mau bersih-bersih ya harus dibersihkan, dengan cara beliau, dengan tidak hormat. Saya pikir itu sudah menjadi sinyal yang sangat jelas," tambahnya.

Kasus ini sebelumnya telah menarik perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dugaan praktik gratifikasi di Kementerian PU melibatkan modus permintaan uang oleh seorang penyelenggara negara atau pegawai negeri kepada bawahannya untuk kepentingan pribadi. Informasi tersebut merupakan hasil investigasi internal yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PU.

Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK, mengonfirmasi bahwa lembaga antirasuah ini akan segera menindaklanjuti temuan tersebut. "KPK melalui Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik Kedeputian Pencegahan dan Monitoring akan segera berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal dan Inspektur Investigasi Kementerian PU," ungkapnya.

Baca Juga

KPK Kembali Periksa Sejumlah Saksi Dugaan Suap Lahan HGB di Kementerian ATR/BPN

Budi menambahkan bahwa KPK menghargai langkah cepat yang dilakukan Inspektorat dalam menangani dugaan pelanggaran ini. "KPK akan melakukan analisis atas temuan investigasi tersebut. Kami mengapresiasi respons cepat Inspektorat," tegasnya.

Dody kembali menegaskan pentingnya kebersihan birokrasi dalam mengelola pemerintahan. "Saya sudah dengar arahan Presiden sekitar 10-15 kali. Itu crystal clear, tidak ada ruang untuk negosiasi. Kita harus bersih," katanya 

Ia juga menegaskan bahwa efisiensi dan integritas adalah prioritas utama dalam melaksanakan tugas pemerintahan. "Tidak ada titipan. Semua harus efisien dan semata-mata untuk mensejahterakan masyarakat serta mendukung kesejahteraan ekonomi," lanjutnya.

Dody menekankan peran Inspektorat Jenderal sebagai garda depan. "Kalau ada kekeliruan, Inspektorat Jenderal yang menangani. Saya hanya mendorong agar semuanya terasa lebih transparan," imbuhnya.

Dody pun berharap kasus ini dapat menjadi pelajaran penting bagi seluruh jajaran Kementerian PU, bahwa integritas adalah kunci dalam menjalankan amanah negara.

Dengan adanya kolaborasi antara Inspektorat Jenderal dan KPK, publik menaruh harapan besar agar penyelesaian kasus ini menjadi momentum perubahan ke arah yang lebih bersih dan transparan di tubuh pemerintahan. 

Menteri Dody memastikan bahwa Kementerian PU akan terus mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi sebagai bagian dari komitmen mereka dalam melayani masyarakat.

"Kita harus memastikan bahwa setiap tindakan kita mendukung kesejahteraan masyarakat. Ini bukan sekadar tentang kasus ini saja, tetapi tentang membangun kepercayaan publik kepada pemerintah," tutup Dody penuh optimisme. (ebs)