DPR Sentil Kementerian ESDM dan KLH Soal Tambang di Raja Ampat, Dorong Lakukan Evaluasi Menyeluruh

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi XII DPR RI Alfons Manibui menanggapi soal pemberian izin tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Ia menegaskan, izin yang diberikan kepada pengusaha tambang di Raja Ampat harus memastikan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) diminta untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh dan objektif.

"Perlu diberikan ruang bagi Kementerian ESDM dan KLH untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh dan objektif,” kata Alfons, Sabtu (7/6/2025).

Ia pun mendukung langkah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menghentikan sementara aktivitas tambang nikel di Raja Ampat.

Diketahui, penghentian sementara itu berlaku untuk PT Gag Nikel di Pulau gag, Raja Ampat.

Baca Juga

Dinilai Menguntungkan, DPR Usul 6 Negara Ini Jadi Prioritas Peroleh Kebijakan Bebas Visa

"Keputusan Menteri ESDM ini responsif terhadap aspirasi masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan Raja Ampat," kata Anggota DPR asal Dapil Papua Barat itu.

Adapun penghentian sementara itu diambil Bahlil setelah adanya pengaduan warga.

Pemerintah sejauh ini melihat kemungkinan aktivitas perusahaan belum memenuhi syarat teknis dan lingkungan.

Oleh karena itu, verifikasi lebih lanjut harus dilakukan sebelum aktivitas tambang diperbolehkan kembali. (ant/iwh)