News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Menteri Lingkungan Hidup Sebut Satu Perusahaan Tambang Nikel di Raja Ampat Kemungkinan Besar Dipidanakan, Ini Sebabnya

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) soroti kemungkinan hukuman pidana bagi PT ASP, salah satu perusahaan tambang nikel di Raja Ampat. Ia beberkan penyebabnya.
Minggu, 8 Juni 2025 - 21:21 WIB
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq.
Sumber :
  • tvOnenews.com/Taufik Hidayat

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) soroti kemungkinan hukuman pidana bagi PT ASP, salah satu perusahaan tambang nikel di Raja Ampat.

Hal itu diungkap langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq saat konferensi pers di Jakarta, Minggu (8/6/2025).

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Pasalnya, kata Hanif, terdapat pencemaran akibat settling pond yang jebol dan kegiatan di kawasan suaka alam oleh perusahaan itu.

"Atas indikasi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akan dilakukan penegakan hukum pidana dan gugatan perdata," kata Hanif.

Menguak Tabir Rekam Jejak Anak Usaha Antam Pemilik Tambang Raja Ampat, Miliki Sumber Daya Nikel 314 Juta wmt
Menguak Tabir Rekam Jejak Anak Usaha Antam Pemilik Tambang Raja Ampat, Miliki Sumber Daya Nikel 314 Juta wmt
Sumber :
  • istimewa

 

Hanif menyebutkan, atas hasil pengawasan oleh timnya, pihaknya telah memasang papan pengawasan atau segel. 

Selain kedua langkah tersebut, pihaknya juga akan memerintahkan Bupati Raja Ampat untuk meninjau ulang izin lingkungan di Pulau Manuran karena pulau itu termasuk kategori pulau kecil, serta di Pulau Waigeo yang merupakan Kawasan suaka alam (KSA).

Hanif menjelaskan bahwa PT ASP beroperasi di Pulau Manuran dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) seluas 1.173 Ha, dan di Waigeo dengan IUP seluas 9.500 Ha.

Selain itu, pihaknya juga akan menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua Barat Daya berbasis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang menempatkan perlindungan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai prioritas. 

Menurutnya, penanganan ini berlandaskan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

"KLH/BPLH memastikan bahwa seluruh izin dan aktivitas usaha harus selaras dengan perlindungan ekosistem serta hukum yang berlaku," katanya.

Adapun selain PT ASP, KLH juga menindaklanjuti tiga perusahaan tambang nikel lainnya di Raja Ampat. Tiga perusahaan itu yakni PT GN, dan PT KSM, dan PT MRP.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Pihaknya berkomitmen untuk menegakkan hukum serta memulihkan ekosistem, karena Raja Ampat merupakan rumah bagi 75 persen spesies karang dunia dan ribuan spesies endemik.

Menurutnya, keanekaragaman hayati itu menjadikan Raja Ampat memiliki potensi wisata alam yang luar biasa, sehingga menjadi tujuan wisata kelas dunia. (ant)

Halaman Selanjutnya :

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Jumat Keliling Sapa Warga, Kapolda Jatim Soroti 573 Kasus Bullying

Jumat Keliling Sapa Warga, Kapolda Jatim Soroti 573 Kasus Bullying

Kasus perundungan atau bullying terhadap anak menjadi perhatian Kepolisian Daerah Jawa Timur.
Ketua DPD Tegaskan Siap Dukung Penuh Siapapun Calon Wapres Pilihan Presiden Prab

Ketua DPD Tegaskan Siap Dukung Penuh Siapapun Calon Wapres Pilihan Presiden Prab

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menegaskan sikap politik lembaganya di tengah bergulirnya proses pengisian jabatan Wakil Presiden RI.
MPR Beri Waktu 14 Hari Bagi Presiden Prabowo Setor Dua Nama Calon Wapres

MPR Beri Waktu 14 Hari Bagi Presiden Prabowo Setor Dua Nama Calon Wapres

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI langsung bergerak cepat menindaklanjuti kekosongan jabatan Wakil Presiden pasca-pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.
Viral Hotel Borobudur Pajang Perhiasan Tamu yang Tertinggal hingga Puluhan Tahun

Viral Hotel Borobudur Pajang Perhiasan Tamu yang Tertinggal hingga Puluhan Tahun

Dalam unggahan Threads-nya, pemilik akun @hungryfever memperlihatkan berbagai macam perhiasan berharga milik para tamu yang tertinggal selama bertahun-tahun.
Gagal Direkrut Gratis, AC Milan Siap Bakar Uang untuk Boyong Juan Miranda

Gagal Direkrut Gratis, AC Milan Siap Bakar Uang untuk Boyong Juan Miranda

Klub Liga Italia, AC Milan kembali tertarik merekrut Juan Miranda dari Bologna pada bursa transfer. Bek kiri Spanyol itu kini tampil mengesankan di Serie A.
Kursi Wapres Hak Penuh Presiden Prabowo, MPR Harus Baca Suasana Kebatinan Bangsa

Kursi Wapres Hak Penuh Presiden Prabowo, MPR Harus Baca Suasana Kebatinan Bangsa

Direktur Eksekutif Institute for Policy Studies (IPS) Dr. Tri Andika memberikan penegasan konstitusional terkait dinamika pengisian kekosongan jabatan Wapres -

Trending

Viral Crane Patah saat Pembangunan Hotel di Kuningan, Disebut 2 Orang Tewas

Viral Crane Patah saat Pembangunan Hotel di Kuningan, Disebut 2 Orang Tewas

Dalam narasi yang beredar di media sosial Threads, disebut bahwa insiden tersebut merenggut nyawa dua orang korban jiwa. Namun, belum diketahui kronologinya.
Ternyata Ini Alasan Komisi III Desak Kapolri pakai Pasal Makar dalam Kasus Penyadapan Ilegal

Ternyata Ini Alasan Komisi III Desak Kapolri pakai Pasal Makar dalam Kasus Penyadapan Ilegal

Kasus penyadapan ilegal hingga saat ini masih didalami oleh pihak berwajib. Komisi III mendesak Kapolri bisa menggunakan pasal makar terhadap para tersangka.
MPR Gelar Rapat Gabungan Hari Ini Bahas Kekosongan Jabatan Wapres: Ada 4 Poin Krusial yang Bakal Diputuskan

MPR Gelar Rapat Gabungan Hari Ini Bahas Kekosongan Jabatan Wapres: Ada 4 Poin Krusial yang Bakal Diputuskan

Kursi Wakil Presiden yang baru saja ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka langsung memicu langkah sigap dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). 
Ini Sosok "TK" yang Disinyalir Ikut Terlibat dalam Dugaan Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Ini Sosok "TK" yang Disinyalir Ikut Terlibat dalam Dugaan Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap ada sosok baru berinisial TK yang disinyalir ikut dalam pusaran dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Suyudi menyebut sosok TK memiliki peran sebagai pengawasan yang diperintah langsung oleh Listyo.
Bareskrim Polri Mengendus Indikasi Dugaan Makar oleh Jenderal Listyo Sigit Cs

Bareskrim Polri Mengendus Indikasi Dugaan Makar oleh Jenderal Listyo Sigit Cs

Bareskrim Polri terus merangkai kronologi dugaan kasus penyadapan ilegal yang menyasar Presiden RI, Prabowo Subianto.
Kapolri Sebut Identitas Pelapor Dirahasiakan dalam Kasus Penyadapan Ilegal

Kapolri Sebut Identitas Pelapor Dirahasiakan dalam Kasus Penyadapan Ilegal

Komisi III mengapresiasi langkah tegas Kapolri beserta jajaran dalam mengungkap kasus penyadapan ilegal atau penghilangan data elektronik.
Perampokan di Siang Bolong Sebabkan Seorang Penghuni Rumah Tewas, Polres Malang

Perampokan di Siang Bolong Sebabkan Seorang Penghuni Rumah Tewas, Polres Malang

Polres Malang memburu pelaku pencurian dengan kekerasan yang menewaskan seorang anak perempuan berusia 10 tahun di rumahnya, di Desa Pandanrejo, Kecamatan Wagir
Selengkapnya

Viral