Guru honorer diupah Rp500 ribu, Lijan Sinaga di Labura, Sumatera Utara (Sumut) potensi 12 tahun dipenjara usai menegur siswi dan dituduh "guru cabul" viral.
Kasus pembunuhan sadis bocah 11 tahun di Jenar, Sragen, akhirnya terungkap. Pelaku yang merupakan residivis dua kali membunuh korban demi menguasai sepeda motor
Pasutri residivis pencurian motor di Duren Sawit, Jakarta Timur, kembali beraksi hanya sebulan setelah bebas dari penjara. Mereka menggunakan modus membawa anak
Keberhasilan lelang aset negara tidak hanya diukur dari besarnya angka transaksi, tetapi juga dari tingkat transparansi pelaksanaannya. Sistem lelang terbuka dinilai mampu mencegah
Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel), menuntut pidana mati terdakwa Zainal Abidin, kurir sabu seberat 9.991 gram atau 9 kilogram.Â
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) soroti kemungkinan hukuman pidana bagi PT ASP, salah satu perusahaan tambang nikel di Raja Ampat. Ia beberkan penyebabnya.
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra mengatakan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP terbaru tidak dihapuskan.
Tepat 50 tahun, mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo mendapatkan hukuman atas kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Foto-foto kecilnya tersebar luas
Seorang mantan gembong narkoba kelas kakap, Freddy Budiman telah menerima hukuman pidana mati pada tahun 2013. Namun, di saat terakhir hidupnya ia bertaubat
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap ada sosok baru berinisial TK yang disinyalir ikut dalam pusaran dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Suyudi menyebut sosok TK memiliki peran sebagai pengawasan yang diperintah langsung oleh Listyo.
Hukum tidak mengerjakan shalat Jumat tiga kali berturut-turut, benarkah harus mengulangi syahadat karena dianggap keluar Islam? Ini penjelasan Ustaz Khalid Basalamah.
Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto berencana menjalin komunikasi dengan partai koalisi pengusung pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahwa kekosongan posisi Wakil Presiden tidak akan menghambat jalannya pemerintahan.