Izin PT Gag Nikel di Raja Ampat Tak Dicabut, Bahlil Bongkar Perintah Tegas Prabowo, Katanya...

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah siap melakukan pengawan ketat terhadap PT Gag Nikel meski tak di cabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut, pengawasan terhadap anak usaha PT Antam itu merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo. 

"Sekalipun Gag tidak kita cabut, tetapi kita atas perintah Bapak Presiden, kita mengawasi khusus dalam implementasinya," katanya saat konferensi pers, Selasa (10/6/2025). 

Untuk pengawasan yang dilakukan meliputi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) hingga soal kerusakan-kerusakan yang ada di sekitar laut Raja Ampat. 

"Jadi Amdalnya harus ketat, reklamasinya harus ketat, tidak boleh merusak terumbu karang, jadi betul-betul kita awasi habis terkait urusan di Raja Ampat," jelasnya. 

Baca Juga

Indonesia Target Mandiri Sulfur 5,3 Juta Ton, MIND ID Olah Limbah Tembaga Emas untuk Industri Nikel dan Baterai

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari empat perusahaan tambang nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. 

Keempat perusahaan yang IUP-nya dicabut adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Prakasa, dan PT Nurham.

Alasan pemerintah mencabut IUP tersebut lantaran ke empat perusahaan ini terindikasi telah melanggar secara lingkungan. 

Namun, dari 5 IUP yang berada di Raja Ampat, hanya PT Gag Nikel saja yang tidak ditutup, sebab keberadaan pertambangan perusahaan ini berada jauh dari area konservasi yang di lindungi.(aha/lkf)