Budi Arie Akui Banyak yang Takut dan Curiga pada Kopdes Merah Putih: Ini Sejarah Baru di Dunia!

Jakarta, tvOnenews.com – Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, menyebut pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebagai langkah revolusioner yang mencatat sejarah baru dunia.

Menurutnya, hanya Indonesia yang berani membentuk hingga 80 ribu koperasi desa dalam satu gerakan nasional.

“Program Kopdes Merah Putih ini adalah sejarah baru di dunia. Satu negara membangun 80 ribu koperasi desa,” tegas Budi Arie dalam diskusi di Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Kamis (12/6/2025).

Namun, ia tak menampik bahwa program ini masih diwarnai rasa takut, kecurigaan dan keraguan dari berbagai pihak. Tiga hal itulah yang disebut sebagai “musuh utama” Kopdes Merah Putih.

“Orang dasarnya takut dulu, oh ini Kopdes jalan enggak, terus curiga dulu, iya kan. Terus akhirnya apa? Ragu-ragu, ini mau jalan enggak,” ujarnya.

Baca Juga

Nasib 30 Ribu Manajer Kopdes Merah Putih, Zulhas: Usai Kontrak 2 Tahun, Langsung Jadi Petugas Koperasi

Budi Arie mengakui bahwa membentuk 80 ribu koperasi desa bukan pekerjaan ringan dan belum pernah dilakukan negara mana pun.

Namun, menurutnya, kunci keberhasilan adalah keberanian, bukan menunggu semuanya sempurna.

“Kalau nunggu semua SDM siap, enggak akan siap. Saya juga enggak punya pengalaman bikin 80 ribu Kopdes Merah Putih. Siapa saya tanya, seluruh dunia cek, ada enggak yang punya pengalaman negara bisa membentuk 80 ribu koperasi? Enggak ada,” tegasnya.

Ia optimistis program Kopdes Merah Putih akan memberikan dampak nyata seperti menekan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Sementara itu, Anggota Ombudsman RI, Dadan Suharmawijaya, mengingatkan potensi maladministrasi dan korupsi dalam pengelolaan Kopdes Merah Putih.

Ia mencatat anggaran yang dikelola setiap koperasi bisa mencapai Rp5 miliar yang bersumber dari APBN maupun APBD.

“Dan tentu kami di Ombudsman tidak berharap ini menjadi potensi maladministrasi yang muncul dan jadi aduan yang ditangani Ombudsman. Misalnya, salah kelola atau korupsi di internal koperasi itu sendiri. Kita tahu pemerintah desa banyak mendapat gelontoran anggaran,” ujar Dadan. (agr/nsi)