Prabowo Diminta Tolong Turun Tangan Langsung Jaga Perdamaian soal Polemik Empat Pulau di Aceh

“Potensi migas di empat pulau Aceh yang dirampas untuk Sumut perlu menjadi perhatian serius, jangan sampai karena potensi migas ini kemudian ada orang yang berniat jahat untuk keuntungan pribadi dengan merusak perdamaian di Aceh,” kata Safar.

Dia juga menyoroti hal lain perihal pengelolaan lapangan Migas di Kuala Simpang dan Rantau Perlak Aceh Timur yang berbatasan dengan Sumatera Utara, ini juga menjadi polemik.

Proses peralihan pengelolaan lapangan minyak Pertamina di Rantau yang seharusnya sudah di Kelola oleh Aceh sejak dikeluarkannya PP 23 tahun 2015.

Namun, hingga sampai saat ini, Aceh belum juga dapat mengelola sepenuhnya atas lapangan migas tersebut dan masih dilakukan pengelolaannya oleh Pertamina dan SKK Migas.

Seharusnya, lapangan migas di wilayah Aceh sudah sepenuhnya dibawah pengawasan BPMA saat ini.

Padahal, Menteri ESDM dan Pemerintah Aceh telah menyepakati proses pengambilan Blok Migas tersebut dibawah pengawasan BPMA sebagai lembaga yang diamanatkan oleh UUPA dalam mengelola Migas di Aceh.

Baca Juga

Anies Baswedan Sebut Tangan JK Damaikan Konflik di Ambon, Poso, dan Aceh

Hal ini juga perlu menjadi perhatian Presiden Prabowo terhadap upaya-upaya yang mengkhianati perdamaian Aceh dengan berlindung dibalik aturan aturan yang seakan “legal”.

“Kami meminta perhatian pemerintah juga tentang pengelolaan migas di Aceh di wilayah Aceh Tamiang dan Aceh Timur yang sampai saat ini tidak dilakukan pengalihan pengelolaannya sebagaimana perintah dari PP 23/2015," ungkap Safaruddin.

Padahal Kementerian ESDM dan Pemerintah Aceh telah menyepakati pengelolaan tersebut dikelola oleh BPMA. 

Namun, hingga saat ini, masih kelola oleh SKK Migas dan Pertamina, tindakan ini sama juga dengan membegal hak Aceh seperti pembegalan Pulau yang jadi milik Aceh, dan ini adalah perilaku penghianatan terhadap perdamaian Aceh dengan berlindung dibalik aturan aturan yang seakan legal.

Permasalahan lapangan migas di Aceh Tamiang dan Timur ini harusnya sudah selesai pengalihan pengelolaannya secara penuh kepada BPMA saat ini. 

Namun, sampai saat ini SKK Migas dan Pertamina masih menguasai blok migas di dua wilayah tersebut, ini tidak terlepas dari proses penunjukkan Kepala BPMA yang menurut Safar prosesnya terlalu di paksakan oleh Safrizal yang saat itu menjabat Pj. Gubernur Aceh dan terlibat dalam pengalihan empat pulau Aceh ke wilayah Sumut.