Sebut Fadli Zon "Menteri Sontoloyo", Aktivis 98: Harus Dipecat Secara Tidak Hormat!

“Dan kita minta Presiden Rabuwo menghentikan secara tidak terhormat Fadli Zon, pecat! Ini betul, ini Menteri Sotoloyo, Menteri Sotoloyo yang asal jeplak,” pungkasnya.

Sementara itu, Aktivis 98 Jimmy Fajar alias Jimbong memberikan ultimatum keras kepada Menbud Fadli Zon untuk meminta maaf secara terbuka kepada seluruh rakyat Indonesia. 

“Dan apabila Fadli Zon tidak meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, kami akan geruduk, kami akan kepung Kementerian Kebudayaan sebagai bahwa dia harus bertanggung jawab terhadap perjanjiannya dia,” tegas Jimbong.

Aktivis 1998 memberikan waktu selama 30 hari ke depan kepada Menbud Fadli Zon untuk meminta maaf secara terbuka, terhitung hari ini.

“Bukan klarifikasi. Karena selama ini kan dia (Fadli Zon) hanya mengklarifikasi. Dia selalu membangun narasi-narasi kebohongan terus. Kita bukan minta klarifikasi, tapi kita minta permintaan maaf,” tegas Jimbong.

Turut hadir saat jumpa pers aktivis 1998 dari berbagai elemen. Ada Aktivis 1998 Jimmy Fajar alias Jimbong, Alex Leonardo Rumbi dan Pande K Trimayuni dan yang lainnya.

Baca Juga

Kemendikbud Monitor Aset Kebudayaan NTT Pascagempa M7,7, Fokus Rumah Adat dan Cagar Budaya

Di akhir jumpa pers, Aktivis 98 juga membacakan pernyataan sikap bersama dan menyanyikan lagu Darah Juang.

Sementara itu, Aktivis 1998 Pande K Trimayuni menilai pernyataan Fadli Zon merupakan upaya melakukan pemutihan terhadap dosa yang terjadi pada Orde Baru. 

"Tapi di lain pihak muncul pemutihan terhadap dosa-dosa. Dimana misalnya peristiwa apa yang terjadi selama Orde Baru tidak dimunculkan," kata Pande.

Dirinya juga mempertanyakan alasan Fadli Zon yant menyebut bahwa dibutuhkan fakta hukum dalam pembuktian pemerkosaan 98. 

Menurutnya, tidak perlu fakta hukum untuk membuktikan kebenaran sebuah peristiwa. 

"Bahkan kemudian peristiwa-peristiwa yang terkait dengan rezim seperti perkosaan itu tidak muncul. Nah, jika tadi misalnya Fadli Zon mengatakan bahwa tidak ada fakta hukum," ucapnya.

"Nah, sejarah dimana perlu fakta hukum? Pertama itu ya bahwa berbagai macam sejarah yang runtuhnya singosari, runtuhnya Majapahit gitu ya," tambahnya.  (ebs)