Gubernur Sumut Minta Bupati dan Wali Kota Maksimalkan KPR Subsidi FLPP

Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution meminta bupati dan wali kota se-Sumut untuk maksimalkan program kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Ini membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah," kata Bobby usai rapat koordinasi bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat di Kantor Gubernur Sumut, mengutip Antara pada Selasa. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2024, 73,47 persen rumah tangga di Sumatera Utara memiliki akses hunian layak. 

Artinya, masih ada sekitar 400 ribu lebih rumah tangga di provinsi tersebut yang belum memiliki akses hunian layak, dengan perhitungan jika jumlah rumah tangga di sana mencapai 1,5 juta. 

"Ini program luar biasa dari Presiden RI. Jadi perlu kita maksimalkan, terutama kabupaten atau kota karena banyak membantu masyarakat kita belum memiliki rumah. Apalagi program ini memberikan banyak kemudahan untuk masyarakat," jelas Bobby.

Program KPR subsidi FLPP menjadi program andalan dalam pembangunan dan renovasi tiga juta rumah sebagaimana ditargetkan Presiden RI Prabowo Subianto.

Baca Juga

Langkah Cepat Wakil Ketua DPR RI Tangkal Ancaman PHK Massal Tuai Respons Positif

Program itu memberikan kemudahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), seperti uang muka rumah hanya satu persen dari harga rumah dengan suku bunga lima persen flat.

Sedangkan harga rumah di Sumatera Utara menurut program KPR subsidi FLPP sebesar Rp166 juta, maka uang muka yang dibutuhkan sekitar Rp1 juta lebih.

"Ini benar-benar terjangkau, suku bunga juga lebih rendah dari KPR lainnya. Banyak keuntungan yang didapat masyarakat, bila ini kita maksimalkan. Kita persiapkan yang dibutuhkan agar program ini berjalan lancar," lanjutnya.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Heru Pudyo Nugroho mengaku realisasi program KPR Sejahtera FLPP di Sumut masih cukup kecil, mencapai 4,32 persen atau sebanyak 5.003 unit hingga 25 Juni 2025.

Oleh karena itu perlu sosialisasi secara masif di 33 kabupaten dan kota di Sumatera Utara agar program tersebut bisa mencapai target.

"Program FLPP ini memberikan berbagai kemudahan untuk masyarakat. Selain uang muka yang ringan, program ini juga mewajibkan menjual rumah yang tersedia," beber Heru.

Untuk mempermudah kepemilikan, masyarakat dapat melakukan pengajuan lewat aplikasi Sistem Informasi KPR Sejahtera (SiKasep ), serta dapat melihat rumah yang tersedia di www.sikumbang.tapera.go.id.

"Kita di program ini tidak menjual desain, setengah jadi, tetapi yang 'ready stock'. Debitur juga kita minta melihat langsung rumah yang dipilih di 'market place' yang kita bangun, 'selfie' di sana memastikan rumah tersebut memang sesuai," ujar Heru.

Menurut Heru, program itu diawasi oleh 20 asosiasi pengembang terdaftar di aplikasi SIRENG, dan lokasi perumahan terdaftar di SIKUMBANG.

"Harapan kita seperti itu, semua berjalan by system, diawasi ketat. Jadi masyarakat tidak akan mendapatkan rumah yang retak dindingnya, sanitasinya buruk, jalannya tidak ada, karena mereka sudah mengecek langsung," tutup Heru.(ant/ree)